Jenguk Siswa Diduga Keracunan MBG, Bupati Kediri Minta Hentikan Sementara SPPG
- Putra Lesmana
Kediri, VIVA Jatim-Pemerintah Kabupaten Kediri merespon cepat inisden dugaan keracunan yang dialami oleh para pelajar yang diduga sehari sebelumnya mengkonsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemkab juga berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar menghentikan sementara (suspend) layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem.
Upaya penanganan tersebut disampaikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana pada Selasa, 28 April 2026 usai membesuk anak-anak sekolah yang diduga mengalami keracunan makanan MBG dan menjalani perawatan intensif di RSUD Simpang Lima Gumul.
Menurut Mas Dhito sampel sisa makanan telah dikirimkan ke laboratorium. Adapun dari enam anak yang dirawat satu di antaranya telah pulang dan menjalani rawat jalan, lima lainnya masih dirawat karena leukositnya masih tinggi.
"Kalau dari hasil lab itu ternyata masih ada kandungan-kandungan yang tidak baik maka SPPG-nya belum boleh beroperasi," kata Mas Dhito.
Supaya kasus keracunan makanan itu tidak terjadi, lanjut Mas Dhito, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan meminta pihak sekolah agar melakukan pengecekan setelah menerima makanan dari SPPG sebelum dikonsumsi siswa.
Pengecekan juga diharapkan dilakukan di semua sekolah termasuk yang masuk di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Pengecekan dinilai sangat penting mengingat makanan diproduksi pada pagi hari dan dikonsumsi pada siang.
Dengan kondisi tempat makan yang tertutup rapat tidak menutup kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan membahayakan ketika dikonsumsi.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana Menjenguk Siswa Diduga Korban Keracunan MBG.
- Putra Lesmana
"Kemarin gurunya sebenarnya sudah nyicipi cuma sudah ada yang terlanjur beberapa yang terdistribusi ke anak-anak," ungkap Mas Dhito.
Ditegaskan Mas Dhito, Pemerintah Kabupaten Kediri tetap akan melakukan evaluasi dari kejadian keracunan tersebut. Khusus bagi SPPG ketika tidak memenuhi persyaratan atau SOP yang telah ditentukan, pencabutan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bakal dilakukan.
"Kalau tidak memenuhi itu (SLHS) ya kita cabut. Sebenarnya ini kasus pertama di kabupaten dan harapannya tidak ada lagi," tandasnya.
Laporan Putra Lesmana/Kediri Raya
