40 Tahun Penantian, Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi Mulai Direalisasikan

Surabaya, VIVA Jatim – Pemerintah Indonesia terus mematangkan rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi sebagai upaya meningkatkan layanan bagi jemaah.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy, menyebut proyek tersebut kini memasuki tahap awal, termasuk proses pembebasan lahan.

Kampung Haji rencananya dibangun di kawasan Jabal Hindawiyah, berjarak sekitar 2 hingga 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

“Lokasinya sangat dekat. Nantinya akan ada akses khusus seperti terowongan agar jemaah tidak terganggu lalu lintas kendaraan maupun jemaah lain,” ujar Muhajir Effendi di Surabaya, Kamis 30 April 2026.

Sebagai tahap awal, pemerintah menyiapkan tiga tower yang mampu menampung sekitar 1.600 jemaah. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada musim haji tahun depan setelah pengelolaannya diambil alih oleh Danantara.

Muhadjir menegaskan, proyek Kampung Haji merupakan visi jangka panjang yang telah dirintis sejak era Presiden Joko Widodo dan kini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah 40 tahun kita bermimpi punya Kampung Haji. Sekarang mulai direalisasikan,” katanya.

Ke depan, kawasan Kampung Haji dirancang terdiri dari ratusan tower hunian yang mampu menampung sebagian besar jemaah Indonesia.

Dari total kebutuhan lahan sekitar 84 hektare, saat ini sekitar 54 hektare masih dalam proses pembebasan. Muhadjir memastikan, pembiayaan proyek tidak akan bergantung pada APBN, melainkan melalui skema investasi yang dikelola Danantara dengan melibatkan investor, termasuk dari Arab Saudi.

Menurutnya, proyek ini juga menjadi langkah besar karena Pemerintah Arab Saudi perlu menyesuaikan regulasi terkait kepemilikan properti oleh negara lain.

“Kita tidak sendirian. Investor dari Saudi, pengusaha, hingga kerajaan juga akan ikut terlibat,” jelasnya.

Keberadaan Kampung Haji diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan jemaah Indonesia, sekaligus menekan biaya haji agar lebih terjangkau.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan skema tambahan pembiayaan sebesar Rp1,7 triliun untuk menutup kebutuhan operasional tanpa membebani jemaah.

“Presiden menekankan tidak boleh ada pembebanan biaya tambahan bagi jemaah. Skemanya sedang disiapkan dan ditargetkan selesai pada Juni,” pungkas Muhadjir.