Ning Dini Kawal Pencairan TPP untuk Ratusan Guru Madrasah non-ASN di Probolinggo
- Dokumen Fraksi NasDem DPR RI.
Probolinggo, VIVA Jatim – Penantian panjang ratusan pendidik di Kabupaten Probolinggo menemui titik terang. Sebanyak 255 guru madrasah non-ASN akhirnya menerima pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPP) yang sempat mandek sejak periode 2018-2019.
Dana yang menjadi hak para pengajar tersebut baru cair setelah mengendap selama hampir delapan tahun di birokrasi.
Cairnya tunjangan profesi ini menjadi angin segar bagi para guru yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) Kabupaten Probolinggo.
Selama ini, mereka terjepit ketidakpastian tanpa ada kejelasan kapan anggaran dari Kementerian Agama tersebut turun ke rekening masing-masing.
Yunanisa, Ketua PGMM Kabupaten Probolinggo, mengaku lega karena aspirasi mereka tidak lagi sekadar berakhir di atas kertas.
Menurutnya, keberhasilan ini tidak lepas dari peran Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, yang membawa langsung keluhan para guru ke meja Menteri Agama.
"Kami merasa benar-benar memiliki wakil rakyat di Senayan. Terima kasih Ibu Dini sudah pasang badan memperjuangkan nasib kami yang sempat terlupakan bertahun-tahun," kata Yunanisa saat mengungkapkan rasa syukurnya.
Meski sebagian besar sudah menerima haknya, persoalan ternyata belum tuntas sepenuhnya. Data PGMM menunjukkan masih ada sekitar 80 guru madrasah yang hingga kini belum mendapatkan bayaran tunjangan serupa.
Yunanisa menegaskan bahwa TPP bukan merupakan skema bantuan sosial dari pemerintah, melainkan kewajiban negara atas sertifikasi profesi yang sudah mereka jalankan.
Merespons situasi tersebut, Dini Rahmania atau Ning Dini memastikan bakal tetap mengawal sisa anggaran yang belum tersalurkan. Politisi perempuan ini menyebut bahwa pemenuhan hak pengajar adalah fondasi penting bagi kualitas pendidikan di daerah
"Alhamdulillah, perjuangan bersama ini mulai membuahkan hasil. Namun tugas saya belum selesai. Saya akan terus kawal sampai guru yang tersisa mendapatkan hak mereka seutuhnya," ujar Ketua DPC Partai Nasdem Kabupaten Probolinggo itu dalam keterangan tertulis diterima Selasa, 5 Mei 2026.
Kini, para pendidik yang belum menerima tunjangan menaruh harapan besar agar proses birokrasi di sisa tahun 2026 ini berjalan lebih cepat.
Mereka mendesak agar sisa tunggakan tidak lagi harus menunggu berganti tahun, mengingat beban ekonomi yang semakin berat bagi guru-guru honorer di pelosok desa.
