Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Gresik Serahkan 35 Rumah Layak Huni Warga Pulopancikan
- Tofan Bram Kumara
Gresik, VIVA Jatim-Sekitar 35 unit Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diresmikan sekaligus diserahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) ke puluhan warga Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik.
Program RLH tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus penataan kawasan permukiman perkotaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gresik, Achmad Washil meninjau langsung beberapa rumah penerima manfaat. Ia menyaksikan sendiri perubahan kondisi hunian warga yang sebelumnya kerap terdampak banjir akibat posisi rumah yang rendah.
“Alhamdulillah, tadi pagi saya melihat langsung rumah-rumah warga yang sebelumnya sering bocor dan tergenang saat hujan. Sekarang rumahnya sudah lebih aman, sehat, dan nyaman ditempati. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bentuk nyata kehadiran negara untuk masyarakat,” ujarnya, Jumat, 22 Mei 2026.
Menurut Washil, program rumah layak huni tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor korporasi dalam mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Desa Pulopancikan memang menjadi salah satu kawasan prioritas revitalisasi permukiman sejak 2017. Berbagai pembenahan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembangunan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, akses air bersih, pengelolaan limbah, hingga penataan bangunan dan persampahan.
“Pulopancikan ini kawasan strategis sekaligus kawasan heritage. Karena itu, penataannya tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menjaga wajah kawasan bersejarah Kabupaten Gresik agar lebih tertata dan layak,” jelasnya.
Berkat penataan kawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemkab Gresik juga memperoleh dukungan pemerintah pusat, salah satunya pembangunan rumah pompa untuk mengurangi dampak genangan rob di kawasan tersebut.
"Tantangan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Gresik masih cukup besar. Saat ini masih terdapat hampir 5.000 unit RTLH yang masuk dalam basis data kemiskinan ekstrem desil 1 dan desil 2," terang Washil.
Ia menerangkan, tahun 2026, Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) telah mendata sekitar 647 unit rumah prioritas. Sebanyak 246 unit direncanakan ditangani melalui PAPBD 2026, sementara 401 unit lainnya akan dilanjutkan pada APBD 2027.
