Ketimpangan APBD Kabupaten Mojokerto 2026: Belanja Triliunan, PAD Belum Mandiri
- M. Lutfi Hermansyah
Selanjutnya, jasa kesenian dan hiburan terpantau di angka Rp478.062.600 atau 25,16 persen dari target Rp1.900.000.000. Kemudian jasa parkir mampu menyumbang Rp146.047.585 dari target Rp350.000.000, dan jasa perhotelan menyerap Rp2.088.535.191 dari target Rp6.000.000.000.
Menyiasati ketatnya ruang fiskal, Bapenda memilih meninggalkan strategi pasif dan menerapkan metode jemput bola. Menyadari kondisi ekonomi makro yang membuat masyarakat cenderung menahan diri untuk membayar pajak, petugas diterjunkan langsung hingga ke desa-desa dengan sistem layanan terpadu.
Per 3 Juni mendatang, Bapenda menjadwalkan sosialisasi masif yang mengundang seluruh manajemen Human Resources Department (HRD) perusahaan di Kabupaten Mojokerto. Strateginya adalah membuka gerai pelayanan pajak langsung di dalam area pabrik saat momentum hari kerja.
“Prioritas utama disasarkan pada perusahaan-perusahaan padat karya dengan jumlah kepemilikan sepeda motor karyawan yang melimpah dan ber-STNK Mojokerto. Langkah taktis ini dinilai efektif karena mempermudah pekerja menunaikan kewajibannya tanpa harus keluar dari area pabrik,” terang Nurul.
Sementara itu, untuk sektor Pajak Reklame dan Pajak Hiburan, capaiannya diakui masih berjalan fluktuatif karena belum memasuki masa puncak (high season). Nurul menilai pola pergerakan kedua sektor ini memang selalu menumpuk di paruh kedua tahun anggaran, terutama saat memasuki momen peringatan Agustus, gelombang libur sekolah, hingga momentum politik daerah.
Di sisi lain, perbaikan data juga terus dikebut pada sektor PBB-P2 yang hingga kini telah menyerap realisasi sebesar Rp43.752.106.532,00 atau 35,28 persen dari target Rp124.000.000.000. Proses pembenahan data peralihan hak milik serta sinkronisasi laporan dari tingkat kecamatan terus berjalan konstan demi menjaga akurasi basis data wajib pajak daerah.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) turut menyumbang PAD dengan capaian bervariasi.
Dinas Pangan dan Perikanan (Dispari) mencatatkan capaian sebesar 15,26 persen atau senilai Rp 17.550.200. Berada di atasnya, Disbudporapar berhasil membukukan angka 26,03 persen yang setara dengan Rp 2.239.995.590.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melaporkan performa sebesar 26,83 persen dengan nominal Rp 792.836.781, disusul ketat oleh Dinas Pendidikan yang menyentuh angka 27,22 persen atau sebesar Rp 13.880.000.
