Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, BHS Minta Pemerintah Tambah Anggaran Sektor Industri
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim-Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) meminta pemerintah menambah anggaran sektor industri agar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai.
Menurut BHS, sektor industri merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, target pertumbuhan industri pengolahan sebesar 7,55 persen yang ditetapkan Kementerian Perindustrian harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.
“Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditekankan Presiden Prabowo harus didukung oleh peningkatan kapasitas industri nasional, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan,” ujar BHS, Kamis, 11 Juni 2026.
Namun, BHS menyoroti kondisi anggaran Kementerian Perindustrian yang justru mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, anggaran kementerian tersebut mencapai Rp4,53 triliun, sedangkan proyeksi anggaran tahun 2027 hanya sebesar Rp2,01 triliun.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak sejalan dengan target besar yang ingin dicapai pemerintah melalui sektor industri.
“Pertumbuhan industri, percepatan hilirisasi, peningkatan daya saing nasional, hingga penciptaan nilai tambah ekonomi membutuhkan dukungan anggaran yang kuat. Dengan anggaran yang sangat minim, target-target tersebut akan sulit diwujudkan,” tegasnya.
BHS menilai besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor industri akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperkuat daya saing nasional.
Ia mencontohkan beberapa negara di Asia Tenggara yang memberikan alokasi anggaran industri lebih besar dibandingkan Indonesia. Malaysia, misalnya, mengalokasikan sekitar Rp7,56 triliun untuk sektor industri, sementara Filipina mencapai Rp2,8 triliun, Thailand Rp2,6 triliun, dan Vietnam sekitar Rp5 triliun.
“Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat menjadi maju apabila sektor industrinya maju. Sementara tugas Kementerian Perindustrian masih sangat besar, terutama dalam mendorong pemerataan pembangunan industri ke seluruh Nusantara,” katanya.
BHS menjelaskan, pembangunan industri nasional tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga harus mampu menghasilkan produk berorientasi ekspor yang kompetitif di pasar global.
Karena itu, pembangunan kawasan industri dan sentra industri di luar Pulau Jawa perlu dipercepat, terutama di wilayah strategis yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ALKI II. Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki posisi penting dalam perdagangan internasional dan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
