Bupati Jember Gus Fawait Raih Gelar Doktor Unair, Disertasinya soal Dampak Belanja Pemerintah
- Dokumen Muhammad Fawait.
Surabaya, VIVA Jatim – Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait meraih gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya berjudul Analisis Peran Belanja Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, saat ujian terbuka di Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jumat, 12 Juni 2026.
Di hadapan tim penguji yang terdiri dari sejumlah Guru Besar Unair dan mantan Gubernur Jatim Soekarwo, Gus Fawait memaparkan hasil penelitiannya mengenai peran belanja pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan di Jawa Timur.
Salah satu yang disorot Gus Fawait ialah belanja pemerintah untuk program bantuan sosial. Menurutnya, bansos harus dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi penerimanya.
“Bantuan tidak hanya bersifat kemanusiaan, tetapi juga harus mendorong produktivitas masyarakat. Usia produktif jangan hanya diarahkan pada pekerjaan kasar, tetapi juga pekerjaan yang memiliki nilai tambah dan penghasilan yang lebih baik,” ujarnya.
Gus Fawait menilai, bansos dan dana hibah perlu disinergikan dengan program peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan pasar kerja.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar adalah Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, pelatihan yang tepat dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga memiliki peluang memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satu contoh yang ia soroti adalah program kehutanan sosial yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Program dari pusat seperti kehutanan sosial harus bisa diselesaikan bersama oleh gubernur dan pemerintah kabupaten. Potensinya sangat besar untuk mengurangi kemiskinan,” katanya.
Menurut Gus Fawait, program kehutanan sosial dapat menjadi instrumen efektif untuk mengentaskan kemiskinan apabila dikelola secara optimal dan tepat sasaran. “Kalau satu keluarga mendapatkan akses pengelolaan hingga dua hektare lahan secara tepat, seharusnya program ini bisa menjadi instrumen yang efektif untuk menuntaskan kemiskinan,” ujarnya.
