Aliansi BEM Surabaya Demo di Grahadi, Bawa Tuntutan Soal MBG hingga HAM
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim-Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Surabaya (ABS) akan menggelar aksi unjuk rasa di Surabaya, Rabu, 17 Juni 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tujuh tuntutan utama yang menyoroti evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), isu ekonomi, lingkungan, demokrasi hingga persoalan hak asasi manusia (HAM).
Koordinator Umum ABS, Nasrawi Ibnu Dahlan mengatakan, aksi digelar sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah, hingga isu penegakan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
Ia menyebut, aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Awal Zamazi, memastikan seluruh elemen mahasiswa telah melakukan persiapan teknis dan koordinasi untuk menjaga jalannya aksi tetap tertib, terorganisir, dan mengedepankan nilai-nilai demokrasi.
Adapun tujuh tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut meliputi,
1. Mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok dan meringankan beban ekonomi masyarakat.
2. Mendorong pemerintah mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah serta mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak kompeten.
3. Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak kebangkitan militerisme dan dwifungsi aparat, serta menuntut pencabutan UU TNI dan UU Polri yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan sipil.
4. Menolak eksploitasi lingkungan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya proyek SWL Surabaya, serta mendesak perlindungan hak masyarakat adat di Papua.
5. Mendesak pemerintah pusat dan daerah memulihkan ekosistem yang rusak akibat eksploitasi yang berdampak pada komoditas lokal dan mata pencaharian petani.
6. Menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, termasuk perbaikan sistem mitigasi serta penyaluran bantuan yang transparan, tepat sasaran, dan bebas korupsi.
