Munas-Konbes NU Diharapkan Putuskan Cirebon Raya Tuan Rumah Muktamar ke-35
- Nurcholis Anhari Lubis/Viva.co.id
Kediri, VIVA Jatim – Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) dijadwalkan dibuka di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kabupaten Kediri, pada Sabtu, 20 Juni 2026, ini. Di forum ini beberapa keputusan penting NU akan diputuskan, termasuk terkait Muktamar NU ke-35.
Mengingat jadwal pelaksanaan Muktamar NU ke-35 sudah dekat, yakni 1-5 Agustus 2026, maka banyak pihak di lingkungan NU berharap di Munas-Konbes NU di Ploso para peserta memutuskan soal lokasinya, memilih satu di antara beberapa daerah yang sudah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah.
Salah satu yang berharap menjadi tuan rumah ialah Cirebon Raya. Ketua PCNU Kabupaten Cirebon KH Aziz Hakim Syaerozi mengatakan, Cirebon memiliki keterikatan sejarah yang panjang dengan perkembangan Islam di Nusantara dan NU. “Sejak dahulu Cirebon dikenal sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam,” katanya.
Pusat perkembangan dakwah dan pendidikan Islam terutama di pesisir Pulau Jawa. “Tradisi keilmuan Islam tumbuh kuat melalui jaringan pesantren yang hingga kini tetap eksis menjaga sanad keilmuan ahlussunnah wal jamaah,” imbuh Kiai Aziz.
Ia lantas menyebut beberapa pesantren besar di Cirebon yang memiliki peran pemting dalam sejarah Islam dan NU. “Seperti Pesantren Babakan, Pesantren Buntet, Pesantren Gedongan, Kempek, dan Pesantren Balarante,” ujar Kiai Aziz.
Forum PWNU se Indonesia juga disebut-sebut mendukung agar Cirebon Raya dijadikan tuan rumah Muktamar NU ke-35. Alasannya, Cirebon Raya menjadi titik temu untuk menghindari benturan kepentingan antarelit PBNU. Dengan begitu diharapkan Muktamar NU ke-35 berjalan teduh, gembira, dan bermartabat.
Pengamat sosial keagamaan berpendapat Hussen Sanusi berpendapat, penentuan lokasi Muktamar NU ke-35 saat ini tidak hanya soal teknis penyelenggaraan semata, tapi juga menjadi bagian dari dinamika politik internal organisasi. Perdebatan soal itu membentuk poros-poros kepentingan. Masing-masing usulan mencitrakan kepentingan kelompok tertentu.
Nah, ketika lokasi muktamar diasosiasikan dengan kepentingan salah satu poros, menurutnya akan muncul persepsi bahwa arena kompetisi tidak sepenuhnya netral. “Ini yang perlu dihindari agar hasil muktamar tetap memiliki legitimasi kuat di mata warga NU,” tandas Hussen.
