Sekdaprov Jatim Imbau Warga Tak Tolak Pendataan Petugas Sensus Ekonomi

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengikuti pendataan sensus ekonomi.
Sumber :
  • VIVA Jatim/Faizal

Surabaya, VIVA Jatim – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengikuti pendataan sensus ekonomi di kediaman dinas di kawasan Jalan Musi, Rabu (1/7/2026).

img_title Kebijakan Berbasis Evidensi Disebut Kunci Pembangunan Daerah

Menyambut baik datangnya petugas sensus, Sekdaprov Jatim menjawab seluruh pertanyaan yang banyak meliputi usaha, pengeluaran dan juga penghasilan ekonomi.

Yang kemudian proses sensus diakhiri dengan penempelan stiker di jendela rumah sebagai tanda telah dilakukan pendataan.

img_title Emil Dardak Yakinkan Masyarakat Soal Kerahasiaan Data saat Sensus Ekonomi

“Ya tadi sudah saya ikuti pendataan sensus ekonomi bersama BPS. Nah, tadi saya kalau dilihat dari data, ini desil tertinggi saya, berarti pendataannya benar. Desil 10 saya ya. Kaya sih enggak ya, tapi ya cukuplah ya, gitu kan,” kata Adhy.

“Yang paling penting dari sensus ini kita akan bisa melihat bagaimana strata ekonomi masyarakat secara riil. Dimana yang terbawah nanti akan menjadi PR bagu pemerintah untuk kita entaskan, supaya tepat sasaran setiap program yang kita laksanakan,” imbuhnya.

img_title Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LXVI Jadikan JTCC Dishub Jatim sebagai Media Belajar

Secara khusus Adhy mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan pendataan sosial ekonomi yang dilakukan BPS dengan menerima petugas sensus yang datang langsung ke rumah-rumah warga. Terutama banyak di media sosial, masyarakat menolak untuk dilakukan pendataan sensus ekonomi.

Padahal, menurut Adhy, pendataan sangat penting karena akan menghasilkan basis data yang mampu memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh, mulai dari identitas, pendidikan, pekerjaan hingga kondisi ekonomi keluarga.

“Setiap warga negara dan keluarga diprofiling dari sisi ekonominya. Ini sangat penting karena nanti akan diperoleh kumpulan data yang bisa memotret bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini,” kata Adhy.

Ia menjelaskan, data yang terkumpul nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM, pemerintah dapat menyiapkan program yang lebih tepat sasaran.

“Kalau sudah tahu kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka program-program yang disiapkan dan kebijakan yang diambil akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari profiling data tersebut,” ujarnya.

Jika ada yang sampai menolak pendataan oleh petugas sensus ekonomi, maka menurut Adhy itu karena sosialisasi belum menyeluruh dilakukan oleh RT RW setempat. Sehingga sosialisasi dan pendekatan terutama terkait manfaat dan tujuan sensus harus dilakukan secara lebih masif.

Halaman Selanjutnya
img_title