Emil Dardak Yakinkan Masyarakat Soal Kerahasiaan Data saat Sensus Ekonomi
- Achmad Faizal/Surabaya
Selain kekhawatiran kebocoran data, sebagian masyarakat berpikir sensus ekonomi terimplikasi pajak atau tidak. Menurut Emil, Petugas pajak memiliki cara sendiri untuk mencari tahu sehingga masyarakat diminta menjawab pertanyaan dari petugas sensus ekonomi.
"Ketulusan responden mendekati kenyataan dan bermanfaat merumuskan kebijakan. Saya berharap masyarakat memberikan kerjasama terbaik," ungkapnya.
Hingga saat ini, survei sensus ekonomi keluarga sudah berjalan 20 hari dan hampir menyentuh seperempat Kartu Keluarga (KK) di Jatim. Emil berharap jumlah KK yang disurvei terus meningkat sehingga bisa memperoleh gambaran yang akan menjadi landasan perumusan kebijakan untuk seluruh instansi pemerintah.
"Kata kuncinya adalah partisipasi warga dalam memberikan informasi untuk ikut berpartisipasi pembangunan di Indonesia," pungkas Emil.
Sementara itu, Plt kepala BPS Provinsi Jatim, Herum Fajarwati menambahkan kekhawatiran sebagian masyarakat, khusunya pelaku UMKM terkait sensus ekonomi, merupakan hal yang wajar terkait kebocoran data. Namun, BPS mengimbangi kekhwatiran tersebut dengan memberikan edukasi bahwa BPS sudah menggunakan data standar ISO dan dipastikan tidak ada kebocoran data melalui BPS.
Selain itu, kata Herum, BPS bekerja berdasarkan undang-undang yaitu menjamin kerahasiaan data masyarakat. Dengan kata lain, BPS tidak akan membocorkan data per orangan maupun perusahaan karena tidak diperkenankan menyajikan data secara individu.
"Insyaallah BPS merekam seluruhnya sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir kebocoran data atau identitas bocor karena sesuai undang-undang serta aplikasi yang dipakai berstandar internasional," imbuhnya.
Apabila ada sebagian masyarakat yang tetap menolak pendataan, Herum mengungkapkan, pemerintah tidak memiliki database secara lengkap. Sebab, salah satu tujuan sensus ekonomi adalah negara dapat memiliki database sosial ekonomi masyarakat sehingga program yang dijalankan akan berdasarkan data dan tepat sasaran.
"Menghasilkan gambaran ekonomi secara menyeluruh yang menggambarkan peta perekonomian wilayah serta daya saing ekonomi di setiap wilayah. Maka melalui pendataan dan jawaban seluruh responden termasuk pelaku usaha yang menggambarkan kondisi ekonomi Jatim," jelasnya.
Herum mengatakan sensus ekonomi di Jawa Timur menjadi tolak ukur keberhasilan secara nasional. Pasalnya, ekonomi Jatim tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Melihat Besarnya pertumbuhan ekonomi kedua secara nasional, jumlah petugas yang dikerahkan untuk merekam sosial ekonomi masyarakat sebanyak 41.538.
