BGN Belum Balas Surat Soal Kader PDIP yang Berbisnis di MBG, Hasto: Nanti Kami Surati Lagi
- Achmad Faizal/Surabaya
Surabaya, VIVA Jatim-Badan Gizi Nasional (BGN) sampai saat ini disebut belum membalas surat yang dikirim Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) soal kader yang cari untung melakui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Sampai saat ini belum ada balasan dari BGN," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Surabaya, Senin, 20 Juli 2026.
Karena belum ada balasan secara resmi, menurut Hasto, pihaknya akan kembali berkirim surat yang sama kepada BGN.
"Ya nanti akan kami kirim surat lagi," jelasnya.
Partai berlambang kepala Banteng itu menurut Hasto berkepentingan meminta klarifikasi secara resmi kepada BGN karena dalam statmen salah satu pejabat dalam pusaran korupsi BGN menyebut selain personal, keuntungan finansial program MBG juga mengalir ke partai.
"Dia menyebut semua partai terlibat. Karena itu kami meminta klarifikasi siapa saja kader partai kami yang terlibat untuk mencegah komersialisasi program MBG," terangnya.
PDIP sebelumnya melarang keras seluruh kader partainya untuk terlibat dalam bisnis hingga mencari keuntungan finansial dari program MBG.
Larangan tersebut tercantum dalam surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDI Perjuangan bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026.
"DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kader partai pada tiga pilar partai (struktural, legislatif, dan eksekutif), dilarang keras baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya," dikutip dari surat tersebut.
PDIP juga melayangkan surat kepada BGN bernomor 553/EX/DPP/VI/2026, yang ditandatangani Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.
PDI-P menjelaskan, permintaan data dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat instruksi partai Nomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 mengenai Program MBG.
Melalui instruksi itu, DPP PDI-P meminta seluruh kader partai di tiga pilar, yakni struktural, legislatif, dan eksekutif, untuk tidak memanfaatkan Program MBG demi memperoleh keuntungan finansial maupun manfaat material lainnya.
“Serta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin internal Partai, DPP PDI Perjuangan memohon bantuan Saudara untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan,” demikian bunyi surat tersebut.
