Alumni Baru UIN Sunan Ampel Resah, Ijazah akan Ditandatangani Plt, Bukan Rektor Definitif
- Achmad Faizal/Surabaya
Surabaya, VIVA Jatim-Keresahan melanda alumni baru Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Mereka resah karena ijazahnya ditandatangani oleh pejabat Pelaksana Tugas (Plt) baik dekan maupun rektor.
Mereka adalah mahasiawa yang baru saja diwisuda pada 25-26 Juli 2026 lalu. Sedangkan sejak awal Juni 2026, Menteri Agama belum juga menunjuk Rektor UIN Sunan Ampel definitif pasca akhir masa jabatan Akh Muzakki, rektor lama.
Sejak 8 Juni 2026 hingga waktu yang belum ditentukan, Menteri Agama menunjuk rektor lama Akh Muzakki sebagai Plt Rektor UIN Sunan Ampel, hingga berganti kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Suyitno, per 15 Juli 2026.
Hafid Syaifudin Fatah, alumni Magister Ilmu Alquran dan Tafsir Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya mengaku kurang puas dan resah jika yang tandatangan ijazahnya adalah Plt rektor, bukan rektor definitif.
"Saya juga khawatir akan ada masalah administrasi di kemudian hari, meski menurut kampus ttd Plt rektor itu sah. Saya tidak mau ijazah saya dianggap ilegal dan ditolak instansi," katanya, Kamis, 30 Juli 2026.
Karena alasan yang menurutnya sangat substansial itu, Hafid pun berkirim surat meminta agar Plt Rektor UIN Sunan Ampel menangguhkan untuk memberi tandatangan kepada ijazah wisudawan.
Sebab dari informasi yang didapatkannya, jadwal pemberian paraf oleh Plt rektor pada 31 Juli 2026 hingga 7 Agustus 2026. Surat tersebut mewakili 157 wisudawan yang juga berharap ijazahnya tidak ditandatangani Plt Rektor.
"Saya membuat polling di grup Whatsapp, ada total 157 yang bersikap penangguhan penandatanganan ijazah oleh Plt rektor," terangnya.
Ia mengeklaim, sebagian alumni merasakan keresahan yang sama. Bahkan sebagian ada yang menyesal berkuliah di UIN Sunan Ampel.
"Ada yang menyesal dan rela membayar untuk mengikuti wisuda periode berikutnya," jelasnya.
Surat Terbuka
Di waktu bersamaan, Ikatan Alumni UIN Sunan Ampel berkirim surat terbuka kepada Menteri Agama menuntut agar segera ditunjuk rektor definitif UIN Sunan Ampel Surabaya.
Wakil Ketua Umum IKA UIN Sunan Ampel Ahmad Bajuri dalam suratnya menyebut, Surat itu tidak lahir untuk mempertentangkan siapa yang layak menjadi rektor. Bukan pula untuk mendukung kelompok tertentu.
