Fokus Infrastruktur, DPRD Jatim Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 Senilai Rp2,6 Triliun
- A Toriq A
Meski infrastruktur menjadi fokus utama, ia memastikan berbagai program sosial tetap mendapatkan penguatan dalam Perubahan APBD 2026. Mulai dari program beasiswa, Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera (Jawara), rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga berbagai program pelayanan masyarakat lainnya.
"Intinya, banyak program yang dimaksimalkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau bicara kebutuhan anggaran, berapa pun tentu masih terasa kurang. Karena itu diperlukan skala prioritas, dan salah satunya diarahkan pada pembangunan infrastruktur," jelasnya.
Selain itu, kata Deni, DPRD Jatim juga memberi perhatian terhadap persoalan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih menyisakan beban dari tahun sebelumnya.
Sekretaris DPD PDIP Jatim ini pun mengatakan, secara regulasi kewajiban pembayaran tersebut sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun DPRD bersama Pemprov Jatim tengah mengkaji kemungkinan agar pemerintah provinsi dapat membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kami berkomitmen meringankan beban para guru. Memang itu sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat karena merupakan kewajiban tahun 2025. Tetapi Pemprov Jawa Timur sedang mempelajari apakah secara aturan memungkinkan menggunakan anggaran provinsi untuk membantu menyelesaikan pembayaran TPG tersebut," pungkasnya.
