DPRD Gresik Sepakati 4 Ranperda Inisiatif Masuk Propemperda Akhir Tahun 2026

Ketua Bapemperda DPRD Gresik, Khoirul Huda.
Sumber :
  • Istimewa

Gresik, VIVA Jatim – DPRD Kabupaten Gresik menetapkan empat Ranperda inisiatif untuk dibahas bersama eksekutif dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) pada akhir tahun 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, pada Kamis, 19 November 2026.

img_title Saat DPRD Gresik Terima Kunjungan Edukatif Mahasiswa Sekaligus Perangkat Desa

Empat Ranperda yang akan dibahas di Propemda itu ialah Ranperda tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan yang diajukan oleh Komisi I; Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang diusulkan oleh Komisi II; Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran usulan Komisi III; dan Ranperda tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang diusulkan oleh Bapemperda.

“DPRD Gresik telah melaksanakan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan substansi dan materi muatan rancangan peraturan daerah,” kata Ketua Bapemperda DPRD Gresik Khoirul Huda dalam sambutannya dikutip Sabtu, 21 November 2026.

img_title Berkedok Warung Kopi, Muncikari di Gresik Diduga Eksploitasi Pramusaji Layani Pelanggan

“Proses tersebut dilakukan guna memastikan kesesuaian rumusan norma, sistematika pengaturan, sinkronisasi antar-pasal, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih, maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya,” imbuhnya.

Soal Ranperda Pengembangan Kawasan Perdesaan, Khoirul Huda menjelaskan bahwa pengembangan kawasan perdesaan merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

img_title Petrokimia Gresik U-19 Targetkan Tiga Besar di Kejurnas Voli 2026

‘Pengaturan ini diperlukan untuk mendorong pembangunan antardesa yang terpadu, meningkatkan potensi kawasan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.

Adapun Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, di mana pemerintah daerah bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan serta mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaannya di daerah.

”Oleh karena itu, raperda ini sangat penting guna menjamin kepastian tata kelola serta pembinaan olahraga daerah secara berkelanjutan,” tandas Huda.

Sementara itu, Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemadam kebakaran sebagai pelayanan dasar wajib. Itu, lanjut Huda, mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Halaman Selanjutnya
img_title