DPRD Gresik Sepakati 4 Ranperda Inisiatif Masuk Propemperda Akhir Tahun 2026
- Istimewa
Gresik, VIVA Jatim – DPRD Kabupaten Gresik menetapkan empat Ranperda inisiatif untuk dibahas bersama eksekutif dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) pada akhir tahun 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna internal yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Mujid Riduan, pada Kamis, 19 November 2026.
Empat Ranperda yang akan dibahas di Propemda itu ialah Ranperda tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan yang diajukan oleh Komisi I; Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yang diusulkan oleh Komisi II; Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran usulan Komisi III; dan Ranperda tentang Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang diusulkan oleh Bapemperda.
“DPRD Gresik telah melaksanakan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan substansi dan materi muatan rancangan peraturan daerah,” kata Ketua Bapemperda DPRD Gresik Khoirul Huda dalam sambutannya dikutip Sabtu, 21 November 2026.
“Proses tersebut dilakukan guna memastikan kesesuaian rumusan norma, sistematika pengaturan, sinkronisasi antar-pasal, serta keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih, maupun ketidakjelasan dalam pelaksanaannya,” imbuhnya.
Soal Ranperda Pengembangan Kawasan Perdesaan, Khoirul Huda menjelaskan bahwa pengembangan kawasan perdesaan merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
‘Pengaturan ini diperlukan untuk mendorong pembangunan antardesa yang terpadu, meningkatkan potensi kawasan, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat desa,” ujarnya.
Adapun Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, di mana pemerintah daerah bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan serta mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaannya di daerah.
”Oleh karena itu, raperda ini sangat penting guna menjamin kepastian tata kelola serta pembinaan olahraga daerah secara berkelanjutan,” tandas Huda.
Sementara itu, Ranperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemadam kebakaran sebagai pelayanan dasar wajib. Itu, lanjut Huda, mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Permendagri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
Sedangkan Ranperda Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan mengacu pada Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan.
“Oleh karena itu ranperda ini penting guna memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi pdemerintah daerah dalam pelaksanaan revitalisasi nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan,” katanya.
Huda menambahkan, terdapat satu ranperda inisiatif DPRD Gresik yang tidak dapat dilanjutkan pembahasannya, yakni usulan Komisi IV berupa Ranperda tentang Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Berbasis Kebutuhan Dunia Kerja.
Dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan oleh kementerian hukum, diperoleh catatan bahwa Pemkab Gresik telah memiliki dua peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan ketenagakerjaan. Yakni Perda Nomor 17 Tahun 2002 tentang wajib latih kerja bagi perusahaan dan wajib latih tenaga kerja bagi perusahaan di Kabupaten Gresik.
Selain itu, ada juga Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. serta adanya regulasi undang – undang nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan keberadaan regulasi tersebut menjadi pertimbangan mendasar dalam menilai urgensi pembentukan ranperda baru.
Dengan mempertimbangkan hasil harmonisasi tersebut, sambung Huda, ranperda tersebut tidak dilanjutkan sebagai usulan pembentukan peraturan daerah baru.