Kritik BHS ke Sri Mulyani karena Bilang Dunia dalam Keadaan Krisis Ekonomi

Jatim – Bambang Haryo Soekartono atau BHS kembali mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut dunia dalam keadaan krisis ekonomi, pangan, dan energi di tahun 2023. BHS mengatakan ketidakmenentuan ekonomi dunia seperti digambarkan Sri Mulyani menurut BHS tidak berdasar. 

“Kondisi ekonomi di tahun 2022 di negara negara baik Asia ,Eropa maupun Amerika bahkan lebih baik daripada kondisi ekonomi padasaat tahun 2019 sebelum pandemi dan  prediksi tahun 2023 akan jauh lebih baik dari tahun 2022,” Kata BHS dalam keterangannya, Senin, 27 Februari 2023.

Menurut anggota DPR-RI periode 2014-2019 itu, pernyataan Sri Mulyani itu berpotensi menjadi pemicu memanasnya hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain yang seolah-olah terjadi keterpurukan dan bahkan ada yang mengatakan kebangkrutan negara-negara tersebut.

BHS lantas mengambil contoh beberapa negara di Asia Tenggara yang pertumbuhan ekonominya justru menorehkan catatan gemilang. Seperti Vietnam yang di tahun 2022 pertumbuhan ekonominya sebesar 8,02 persen, naik dari tahun 2019 sebesar 7,02 persen.

Begitu pula dengan Filipina yang tumbuh sebesar 7,6 persen di tahun 2022, naik dari tahun 2019 sebesar 6,12 persen. Malaysia juga begitu, pertumbuhan ekonominya di tahun 2022 sebesar 8,7 persen, naik dari tahun 2019 yang hanya sebesar 4,41 persen dan itu tertinggi sejak tahun 2000. 

Sementara Indonesia, lanjut BHS, tahun pertumbuhan ekonominya tahun 2022 sebesar 5,91 persen, naik dari tahun 2019 yang mencatatkan pertumbuhan 5,02 persen. Cuma, sudah kenaikannya jauh di bawah negara lain di Asia Tenggara, pertumbuhan ekonomi Indonesia malah diprediksi turun di tahun 2023 ini. Itu kebalikan dari target negara-negara Asia Tenggara lainnya.

"Ini terlihat ekonomi dibanyak negara di dunia mengalami kenaikan yang signifikan pasca Covid dan bahkan negara di Eropa, yaitu Inggris sebagai negara maju saja bisa tumbuh sangat besar di tahun 2022 sebesar 4,1 persen, naik dari tahun 2019 sebesar 1,6 persen,” kata BHS.

Halaman Selanjutnya

Wakil Ketua MTI Pusat itu lantas mempertanyakan seringnya para pejabat negara yang kerap memberikan informasi yang keliru dan terkesan menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, hal tersebut justru akan menimbulkan spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.