Ketika Elite Parpol di Jatim Menyoal Manfaat dan Mudarat Dana Hibah

Diskusi Jagongan Jurnalis di Surabaya
Sumber :
  • Nur Faishal/Viva Jatim

Jatim – Dalam Diskusi Jagongan Jurnalis, sejumlah elite partai politik di Jawa Timur menyoal manfaat dan mudarat dana bantuan sosial (bansos) atau hibah. Ragam tanggapan dan penilaian dari petinggi parpol itu pun diutarakan.

Nelayan Enggan Gunakan Jaket Keselamatan saat Melaut karena Ribet

Acara yang bertajuk 'Menyongsong Pemilu 2024 di Tengah Ranjau Hibah' itu digelar komunitas jurnalis JJ Community di Surabaya pada Rabu, 8 Desember 2023. 

Dimulai dari pendapat Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori. Ia meminta dana bantuan sosial di Jatim dihapuskan. Sebab, dua pola hibah yang pernah diterapkan di Jatim selama ini sama-sama bermasalah. 

2 Agen BRI Link di Lamongan Dirampok Pria Bersenpi, Pelaku Pura-pura Jadi Nasabah

Terbaru, Wakil Ketua DPRD Jatim dari Golkar, Sahat Tua Simanjuntak yang terjaring OTT KPK pada 14 Desember 2022, dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah.

"Saya sebagai orang PPP saya lebih baik hibah dihapus. Kita tolak bersama-sama karena faktanya di lapangan banyak masalah," kata Mujahid Ansori.

Dishub Jatim Pastikan Angkutan Umum Siap Layani Masa Mudik Lebaran 2024

Mujahid menjelaskan, dalam konteks stabilitas APBD, hibah merupakan belaja tidak langsung. Sebuah daerah dianggap sehat jika belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung. Sementara di Jatim, kata dia, sudah terlalu kebablasan karena belanja tidak langsungnya lebih besar.

"Hibah kalau dengan program belanja langsung beda. Kalau belanja langsung akan lebih terukur. Hibah itu hadiah, bisa diberikan ke siapa saja. Bisa miskin, bisa kaya. Tapi sekarang relatif hanya didapatkan oleh orang yang punya relasi politik. Bahkan ada di bawah yang dapat hibah berkali-kali, jadi ada ketidakadilan," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
img_title