Polemik Pondok Pesantren Al Zaytun, DPD RI Beri Respons dan Angkat Bicara

Jakarta, VIVA Jatim- Pondok Pesantren Al Zaytun belakang ini menjadi perbincangan belbagai kalangan. Termasuk juga respons dari DPD RI yang  angkat bicara Polemik Pondok Pesantren Al Zaytun.  

Hal tersebut disampaikannya oleh Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono saat Sidang Paripurna ke-12 di Nusantara V Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023. 

"DPD RI mengapresiasi pemerintah melalui Kemenkopolhukam RI yang saat ini telah mengambil alih penanganan polemik Pondok Pesantren Al Zaytun ini," ucapnya. 

Sebagaimana diketahui, polemik ini berawal dari adanya indikasi penistaan agama Islam berkenaan dengan keyakinan yang diajarkan, bahkan disinyalir adanya aspek pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang selaku pimpinan.

Nono menambahkan bahwa DPD RI meminta pemerintah dan Polri untuk mengedepankan pendekatan yang komunikatif dialogis agar bisa mengurai permasalahan ini. Dia juga meminta pemerintah melalui Kementerian Agama untuk melakukan evaluasi secara administratif, mulai dari kurikulum hingga konten ajaran di Pondok Pesantren Al Zaytun.

Dalam laporan alat kelengkapan, Wakil Ketua Komite I DPD RI Darmansyah Husein menjelaskan pihaknya telah menyelesaikan penyusunan RUU usul inisiatif DPD RI yaitu RUU Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya.

“Inisiatif ini dilatarbelakangi setelah penetapan UU No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, sehingga perlu adanya payung hukum terhadap Provinsi DKI Jakarta pasca dilepasnya status ibu kota negara,” tuturnya. 

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen membeberkan Komite II DPD RI pada tahun 2023 telah menyelesaikan penyusunan RUU Tentang Perikanan. Kegiatan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap RUU ini telah dilakukan oleh Komite II dan PPUU DPD RIpada 5 Juli 2023.