DKPP Minta Tambahan Anggaran Rp 10 M, DPRD Surabaya: Realistis
- Andrian/Viva Jatim
Jatim – Penambahan anggaran senilai RP 10 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 yang diajukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dinilai Komisi B DPRD Surabaya realistis.
Sebab menurut Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anas Karno, anggaran yang semula Rp 56,4 miliar menjadi Rp 66,4 miliar tersebut sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan bagi nelayan dan petani di Kota Pahlawan –sebutan Surabaya.
“Ada pengajuan tambahan anggaran sekitar Rp 10 miliar. Dan kami menilai realistis,” kata Anas Karno pada Jumat 28 Oktober 2022.
Anas menjelaskan, hal tersebut terungkap saat pihaknya meminta DKPP untuk merinci kebutuhan apa saja yang diakomodir dari tambahan anggaran yang diajukan tersebut.
“Setelah kita mengundang kembali karena ingin mengetahui dan mem-breakdown anggaran tersebut untuk apa saja,” ungkap legislator asal PDIP tersebut.
Baca juga: Bikin Anak Kelelahan, DPRD Surabaya Dukung Rencana Sekolah Tanpa PR
Dari breakdown anggaran tersebut, lanjut Anas, terlihat bahwa penambahan anggaran tersebut diperuntukkan bagi pemberdayaan nelayan dan petani, serta peternak di Surabaya.
“Rp 10 miliar itu ada pemberdayaan MBR, penambahan pakan ayam untuk peternak, sedang untuk petani ada penambahan beni dan bibit serta mesin panen padi, serta untuk pakan ternak,” katanya.
Anas memastikan, penambahan Rp 10 miliar tersebut juga diperuntukkan untuk pemberdayaan nelayan. “Tambahan tersebut untuk tambahan perlengkapan nelayan seperti kano, perahu dan jala. Dan juga penambahan perahu wisata dan perahu nelayan,” bebernya.
Oleh karena itu, masih kata Anas, komisinya mengamini penambahan anggaraan tersebut karena digunakan untuk kepentingan masyarakat Surabaya.
Baca juga: ‘Dianaktirikan’ Pemkot Surabaya, Wisata Religi Sunan Ampel Rawan Copet
“Ini sesuai komitmen dari pak wali kota yang memberikan prioritas bagi nelayan dan petani serta peternak di Surabaya,” katanya.
Selain itu, politikus PDIP ini menandaskan, bahwa hal tersebut menjadi solusi karena di Surabaya, untuk membuka lahan pertanian sangat sulit.
“Pembukaan lahan baru pertanian masih sulit di Surabaya dan solusi yang efektif adalah pemberdayaan masyarakat melalui penguatan anggaran untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
