Sah! Anggaran Pilkada 2024 di Jatim Rp 845 Miliar
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim – Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyetujui anggaran Pilkada 2024 di Jatim total sebesar Rp845 Miliar. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran penyelenggaan Pilkada resmi diteken oleh Ketua KPU Jatim Choirul Anam dan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
"Maturnuwun telah menyempatkan waktu di tengah kesibukan mengelola Jawa Timur, untuk menandatangani NPHD malam ini. Semoga menjadi amal jariyah untuk Ibu Gubernur," kata Anam saat menandatangani NPHD di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis, 7 Desember 2023.
Prosesi penandatanganan NPHD dihadiri jajaran Forkorpimda Jawa Timur. Sedangkan dari KPU selain Anam, hadir Miftahur Rozaq, Gogot Cahyo Baskoro, Insan Qoriawan, Rochani, dan Nurul Amalia, Sekretaris Nanik Karsini, beserta jajaran staf sekretariat.
Anam menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur Khofifah dan para pihak yang telah berkontribusi hingga mencapai kesepatakan setelah proses pembahasan cukup panjang.
"Sejak tahun 2021 kami sudah mulai proses penyusunan. Awalnya kita ajukan untuk kemudian dijajaki oleh Tim Anggaran. Hingga kemudian di bulan Februari 2022 Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 188 tentang pendanaan bersama untuk anggaran Pilgub Jatim," kata Anam.
Proses tersebut kata Anam berlanjut hingga Maret 2023, yang akhirnya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati nilai anggaran sebesar Rp845 M.
“Artinya penandatanganan NPHD malam ini menjadi bukti komitmen bersama untuk mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024,” ujarnya.
Ia menegaskan komitmen KPU Jatim menyelenggarakan Pilgub dengan sebaik mungkin. “Kami akan senantiasa menggunakan anggaran seefektif, seefisien dan tentu akuntabel, baik dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah, BPK, Inspektorat, dan sebagainya,” tegasnya.
Senada disampaikan Ketua Bawaslu Jatim, A Warits. Ia turut berkomitmen menggunakan anggaran dengan baik. "Ke depan anggaran dari APBD Jatim akan kami gunakan untuk pembiayaan pengawasan Pilkada di Jatim sebaik mungkin," kata Warits.
Sementara itu, Gubernur menekankan pentingnya proses pengambilan keputusan dalam pengalokasian anggaran yang harus clear untuk mewujudkan suistanable development.
"Nah suistanability ini butuh payung hukum sebagai referensi untuk bisa membreakdown program tersebut dalam APBD. Sementara APBD pasti melalui RAPBD, RAPBD melalui RKPD yang harus berinduk pada RPJMD," ujar Khofifah.
Dengan demikian, Khofifah berpendapat ada hal yang harus dibangun format secara lebih sistemik untuk dilakukan pendampingan bagi seluruh Penjabat, mengingat banyak kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur yang sudah mengakhiri masa jabatan.
"Forum ini tidak hanya soal teknis, tapi juga hal strategis yang mengingatkan kita semua seluruh kabupaten/kota untuk secara serius memberikan rancang bangun pembangunan strategis jangka panjang," pungkasnya.
