Pemprov Jatim Raih UB Halal Award, Jadi Pelecut Kembangkan Ekosistem Halal

Untuk itu, Gubernur Khofifah terus berupaya mengembangkan ekosistem halal dengan mendorong percepatan pengembangan industri halal di Jatim. Caranya  antara lain dengan memfasilitasi sertifikasi halal bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), pengembangan infrastruktur halal, dan pelatihan untuk peningkatan SDM halal. 

Berdasarkan catatan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per 3 Januari 2024, telah diterbitkan 252.490 sertifikat halal untuk pelaku usaha di Jatim yang 98,52 persen adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM). 

“Jumlah tersebut meningkat sebesar 38,14 persen atau sebanyak 96.302 sertifikat halal sejak 21 Oktober 2023 yang mencapai 156.188 sertifikat halal,” jelas Khofifah.

Khofifah mengatakan, sertifikasi ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam industri halal. Mengingat potensi pasar halal global terus tumbuh seiring dengan peningkatan permintaan produk halal di sektor makanan, fesyen, farmasi, kosmetik, pariwisata, media, rekreasi, serta keuangan syariah.

Untuk itu, Khofifah juga terus mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi halal. Baik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga lainnya.

"Jika proses sertifikasi halal dioptimalkan, maka produk-produk halal dari Jatim akan bisa memberikan support lebih signifikan bagi pemenuhan kebutuhan unggas tidak hanya pada saat musim haji tapi juga Umrah saat Ramadan. Serta perluasan pasar ke negara Organisasi Konperensi Islam. Tentunya ini dilakukan dengan sinergitas di antara seluruh pelaku usaha dan industri," imbuh Khofifah. 

Sertifikasi halal, sambung Khofifah, adalah salah satu upaya untuk membawa Jatim menjadi pusat industri halal di Indonesia. Ia bahkan optimistis Jatim akan menjadi pusat Halal Value Chain (HVC) pada masa mendatang.