Prabowo Ingin Tambah Menteri, Dewan Pakar Gerindra Bandingkan Indonesia dengan Negara Asean

Surabaya, VIVA Jatim – Muncul wacana penambahan menteri di era Pemerintahan Prabowo - Gibran. Hal itu seiring masuknya revisi Undang-undang Kementerian Negara dalam Prolegnas jangka menengah. Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menilai upaya tersebut bukan suatu yang berlebihan untuk dilakukan. Karena Indonesia merupakan negara besar bila dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Myanmar dan Singapura.

Ia mengatakan, Malaysia saat mempunyai 27 menteri dan 25 wakil menteri atau menteri muda. Padahal cakupan wilayah negeri jiran itu lebih kecil dibandingkan Indonesia.

Begitu juga Myanmar. Negara di Asia Tenggara itu memiliki 25 menteri dan 19 wakil menteri. Atau Negara Singapura yang disebutnya memiliki 21 menteri dan 26 wakil menteri atau menteri muda.

"Kursi menteri ini, menurut saya, didasarkan pada kebutuhan. Indonesia ini kan negara besar, yang memiliki banyak tantangan kompleks dalam pengelolaannya. Mulai dari devisa hingga pengembangan sumber daya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. 

Bukan suatu hal yang berlebihan jika memang Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah menteri," ujarnya di Surabaya, Kamis, 16 Mei 2024.

Menurutnya, penambahan jumlah menteri bisa dilakukan jika dirasa sesuai dengan kebutuhan dan efektivitas untuk mengelola negara. Namun ia menggarisbawahi bila kebijakan menambah pos kementerian harus sesuai mekanisme aturan hukum serta undang-undang.

"Selama itu sesuai dengan aturan, mekanisme. Artinya diajukan ke DPR, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi [MK). Bisa tidaknya, ya tergantung dari persetujuan dari DPR dan MK itu. Tak perlu diperdebatkan sebenarnya," lanjut Bambang.

Anggota DPR RI periode 2014 - 2019 ini menambahkan, persoalan yang dihadapi Indonesia lebih beragam dibandingkan dengan ketiga negara tetangganya itu. Belum lagi posisi negara ini juga cukup strategis di jalur logistik maupun penerbangan, sehingga wajar bila pemerintahan mendatang menambah jumlah kementerian.

Kemudian masalah pendidikan yang sampai saat ini masih kurang dari harapan bangsa juga perlu mendapat perhatian lebih dengan memisahkan antara kementerian yang mengurusi pendidikan dengan kebudayaan.

"Jadi sebaiknya, [Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan] memang dipisahkan, agar lebih fokus menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Jangan sampai, budaya asli Indonesia yang hampir menyentuh 700 kebudayaan, tak terurus, yang nantinya malah menghilang," tandasnya.

Berikutnya mengenai urusan pangan. Bambang menyampaikan perlu diurus oleh satu kementerian khusus pangan. Lalu Menteri Perhubungan harus pula dibantu oleh wakil menteri atau menteri muda.

"Yang paling utama dalam pemisahan maupun penambahan Kementerian ini adalah keefektifan, efisiensi, proporsionalitas beban tugas masing-masing kementerian dan kesinambungan. Dan tentunya, sumber daya manusianya harus kompeten dan profesional di bidangnya," tutup dia.