Inspektorat Pastikan Tak Ada Penyimpangan Anggaran di Dinkes Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, VIVA Jatim – Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto memastikan tak ada penyimpangan anggaran di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mojokerto tahun 2022 silam.

Baru-baru ini, beredar dokumen berita acara pemeriksaan inspektorat Pemkab Mojokerto terhadap program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat serta peningkatan SDM tahun 2023 kesehatan. Dokumen tersebut pun disorot. Pasalnya, diisukan terjadi dugaan pengadaan fiktif dan tak sesuai perencanaan. Namun, hal itu ditepis Inspektorat Pemkab Mojokerto. 

Inspektur Kabupaten Mojokerto, Poedji Widodo menyampaikan, jika dokumen yang beredar bukanlah produk laporan hasil audit kinerja, melainkan ekspose berita acara penyampaian temuan hasil pengawasan kinerja pada Dinkes Kabupaten Mojokerto di Desember 2023 lalu. 

“Kalau mencuplik dari hasil berita, itu belum tentu benar saat itu. Tapi kalau mencuplik dari laporan hasil audit pasti benar. Berita acara ekspose itu bukan hasil akhir dari inspektorat tapi alat komunukasi kami dengan Dinkes untuk meyakinkan bahwa apa yang kami catat itu benar atau tidak. Disana nanti akan muncul tanggapan dari Dinkes,” katanya kepada wartawan, Senin, 3 Juni 2024. 

Poedji menyampaikan, Dinas Kesehatan menyajikan data kinerja tahun 2022 kepada tim auditor Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Hasil dari pemeriksaan, ditemukan beberapa kejanggalan antara perencanaan dan realisasi serta cara penyajiannya. Namun, tim auditor memberikan waktu untuk dikakukan perbaikan.

“Sudah kami minta untuk memperbaiki mekanisme penyajiannya. Sehinggga kedepannya data bisa diperoleh dengan mudah,” ujarnya. 

Temuan Inspektorat tertuang dalam berita acara tertanggal 27 Desember 2023 yang disusun tim audit Inspektorat Pemkab Mojokerto. Temuan itu mencakup penyerapan anggaran subkegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar Rp648.923.200 (59,47%). Namun, realisasi kinerja hanya mencapai 4% (687 ibu hamil) dari total target 17.458 ibu hamil yang mendapatkan jaminan persalinan.