Jokowi Bilang WTP Bukan Prestasi tapi Kewajiban, Ini Respons Pj Gubernur Jatim

Jakarta, VIVA Jatim – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mendukung atas arahan Presiden Joko Widowo bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukan sebuah prestasi, melainkan sebuah kewajiban.

"Statemen yang sangat menarik dari Bapak Presiden. Karena sebagai pengelola keuangan APBN dan APBD, kita wajib menjaga akuntabilitas," kata  Pj Gubernur Adhy dalam keterangannya yang diterima VIVA Jatim, Selasa, 9 Juli 2024.

"Betul opini WTP itu bukan fenomena yang harus ditepuktangani. WTP itu suatu proses yang wajib dan kita harus pertanggungjawabkan semua keuangan negara," tambahnya.

Hal itu disampaikan Adhy saat menghadiri Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 di Jakarta Convention Centre, Senin, 8 Juli 2024, kemarin.

Adhy menyatakan siap melaksanakan dan mendukung arahan-arahan Presiden Jokowi terkait opini WTP untuk diimplementasikan di Jawa Timur. Sehingga setiap pemerintah kabupaten/kota termotivasi untuk selalu mencapai WTP.

"Ini akan kami terapkan di provinsi, baik perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota. Agar tidak melihat WTP ini sebagai orientasi akhir. Karena WTP memang wajib, memang harus terus dipertahankan, dan kita harus meningkatkan akuntabilitas," katanya. 

Dalam arahannya, Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, ia mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.

"Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa kalau setiap tahun ini pasti diaudit dan pasti diperiksa. Jadi sudah kewajiban kita menggunakan APBN dan APBD secara baik dan juga menjalankannya secara baik," katanya. 

Kewajiban ini, sebut Jokowi, semakin relevan dengan tantangan global saat ini. Seperti tahun politik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata. 

"Pertumbuhan ekonomi global juga melambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen, bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Alhamdulillah patut kita syukuri bahwa ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Karena ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5 persen dengan pertumbuhan di kuartal pertama tahun ini 5,11 persen," pungkasnya.