Satu Dekade Kepemimpinan Jokowi, Wariskan BPJS dan Penurunan Stunting

Surabaya, VIVA Jatim –Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mempimpin Indonesia selama satu dekade. Kebijakan yang diambil sudah sangat banyak termasuk di bidang kesehatan. Mulai dari BPJS/KIS, peningkatan jumlah faskes hingga penurunan angka stunting. Yuk, kulik satu per satu. 

Stunting 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan prevalensi stunting di suatu negara harus berada di bawah 20 persen. Prevalensi stunting di Indonesia sendiri menunjukkan tren penurunan sejak Jokowi pertama kali terpilih sebagai presiden Republik Indonesia.

Pada akhir 2013, stunting berada di angka 21,5 persen. Artinya sudah mendekati standar WHO, yakni kurang dari 20 persen. Pada tahun 2013, tingkat gagal tumbuh pada anak tercatat mencapai 37,2 persen. Tren penurunan terjadi selama empat tahun beruntun sehingga pada 2017 menyusut menjadi 27,6 persen. 

Namun, tingkat stunting kembali melonjak sebesar 30,8 persen pada 2018. Pada tahun 2019 sampai 2022, persentase penurunan stunting konsisten sekitar 3 persen. Keberhasilan Presiden Jokowi dalam menurunkan stunting di Indonesia menjadi prestasi. Presiden Jokowi sukses menghapus setidaknya 15,7 persen selama sepuluh tahun masa kepemimpinan.

Jokowi sendiri mengakui bahwa dia berhasil menurunkan angka stunting di Indonesia. Menurutnya, capaian ini merupakan bagian dari upaya untuk memanfaatkan posisi daya tawar Indonesia di mata dunia internasional.  

Jokowi menyebut salah satu hal yang perlu dipersiapkan untuk menguatkan posisi Indonesia di mata dunia internasional dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Karenanya, aspek penurunan angka stunting hingga penguatan kemampuan, merupakan salah satu aspek kunci bagi kemajuan Indonesia. 

"Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen di 2022, dari angka sebelumnya 37 persen," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023 lalu dilansir dari VIVA.

Faktor Keberhasilan Stunting 

Salah satu faktor keberhasilan Jokowi dalam menurunkan stunting adalah ketegasannya soal anggaran. Presiden Jokowi sendiri terlihat geram saat membahas alokasi anggaran yang dinilai masih belum tepat guna. Salah satunya terkait anggaran untuk stunting senilai Rp10 miliar.  

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023, Jakarta, Rabu 14 Juni 2023 lalu.

Presiden Jokowi menyindir anggaran Rp6 M justru terbuang cuma-cuma untuk perjalanan dinas PNS, rapat. Sementara Rp2 M teruntuk hal terkait yang tidak krusial ketimbang masalah utama, yakni penyelesaian kasus stunting. Oleh sebab itu, dia meminta agar fungsi pengawasan diperketat.

“Ada anggaran stunting Rp10 miliar, coba cek liat betul untuk apa Rp10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, susu, protein, sayuran. Coba dilihat detail, saya minggu lalu baru saja cek di APBD Mendagri, Rp10 miliar untuk stunting, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan bla bla bla Rp2 miliar. Yang bener-bener untuk beli telur itu hanya Rp2 miliar,” tegasnya. 

“Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini. Ini yang harus dirubah. Kalau Rp10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya Rp2 miliar, yang Rp8 miliar itu ya untuk telur, daging, ikan, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu,” imbuhnya. 

BPJS Kesehatan/KIS 

Biaya menjadi permasalahan utama masyarakat ketika ingin berobat ke RS atau fasilitas kesehatan lainnya. Namun, semenjak ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), masyarakat kini tak takut lagi untuk memeriksakan diri jika memiliki keluhan kesehatan.

Mengintip jumlah peserta BPJS selama kepemimpinan Jokowi, di tahun 2024 ini pesertanya sudah mencapai 267 juta atau setara 95,7 persen dari total penduduk Indonesia.  

Namun tidak dipungkiri, diawal-awal masa kepemimpinannya, yaitu sekitar tahun 2015 lalu, Jokowi sendiri mengakui ada masalah defisit terkait BPJS ini. Tidak hanya itu, keluhan hingga komplain dari masyarakat juga tidak terhindarkan. 

Tidak tinggal diam, Jokowi pun pada saat itu sering mengadakan rapat bersama direktur BJPS untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Namun, kini masalah itu sudah terlewati. Menurutnya, pelayanan BPJS Kesehatan semakin hari semakin baik. 

“Saya sangat apresiasi, menghargai bahwa peserta (BPJS Kesehatan) sudah 267 juta, 95,7 persen dari total penduduk kita,” kata Jokowi saat groundbreaking gedung BPJS di IKN, Jumat 1 Maret 2024 lalu.