Wakil Ketua DPRD Jatim Dorong Pemerintah Naikkan Status PMK Jadi Wabah Nasional

Surabaya, VIVA Jatim –Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendorong pemerintah untuk menaikkan status Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Jawa Timur menjadi wabah nasional. Penetapan status wabah nasional ini, menurut Deni, akan membawa dampak signifikan terhadap penanganan yang lebih terstruktur dan komprehensif.

"Kami mendorong pemerintah pusat untuk kembali menetapkan PMK sebagai wabah nasional agar penanganannya bisa lebih komprehensif," kata Deni, Kamis 16 Januari 2025.

Menurut Deni, wabah PMK kali ini megitu masif persebarannya dan efeknya lebih mengerikan dibandingkan wabah PMK sebelumnya. Ketika ternak terserang wabah PMK, menyebabkan kematian ternak dalam waktu singkat.

“Wabah PMK kali ini lebih cepat menyerang dan menyebabkan kematian ternak dalam waktu singkat," tuturnya.

Pihaknya bersama Dinas Peternakan terus berkoordinasi dalam menangani sebaran wabah PMK ini. Anggaranpun telah disiapkan, dan 1,4 juta vaksin telah tersedia. "Meski masih ada kekurangan yang kami upayakan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," tambahnya.

Untuk perkembangan penanganan PMK, politisi PDIP mengungkapkan, sebanyak 12.500 dosis vaksin telah didistribusikan sejak bulan Desember 2024. Selain itu, pada 15 Januari 2025, Jawa Timur menerima tambahan 616.500 dosis vaksin yang didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota.

"Kami juga terus melakukan penyemprotan disinfektan di banyak lokasi dan membuka ruang koordinasi bagi peternak yang membutuhkan bantuan,” tambahnya.

Agar penanangan lebih maksimal dan  persebarannya tidak semakin meluas, lanjut Deni maka diperlukan pembatasan lalu lintas ternak. Hewan yang dipasarkanpun harus memiliki keterangan vaksin dan surat keterangan kesehatan dari dokter hewan yang berwenang.

“Jawa Timur adalah wilayah dengan populasi ternak yang besar. Kami harus memastikan ternak yang dijual, terutama menjelang Idulfitri dan Iduladha, dalam kondisi sehat. Ini menjadi tugas bersama,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Deni juga memikirkan skema perlindungan ternak layaknya asuransi menangtisipasi penyakit seperti wabah PMK ini. Hal ini menarik untuk didiskusikan dan dikaji sebagai program jangka panjang.

“Saat ini pendataan jumlah ternak menjadi tantangan. Namun, ke depan, skema asuransi ternak seperti BPJS untuk manusia bisa menjadi solusi yang melindungi peternak dari kerugian besar,” pungkas Deni.