Anggota DPD RI Ini Suarakan Pengalokasian APBD untuk USG Gratis bagi Bumil
- Tofan Bram Kumara/Viva Jatim
Saat ini, pemerintah melalui Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI juga tengah menyiapkan skema pengganti INA CBGs
“Saya akan mempelajari beberapa kelemahan dari INA CBGs. Karena tidak selalu tepat ketika di bawah. Saya tidak bisa langsung kontra dengan INA CBGs. Intinya, kalau orang sudah sembuh, tak perlu meminum obat sisanya,” jelas anggota Komite III DPD RI ini.
Ia juga mendapat keluhan dari Rumah Sakit (RS) terkait multi tafsir kegawatdaruratan untuk 144 diagnosa penyakit yang tidak bisa langsung ditangani rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL). Imbasnya, klaim yang telah dibayar oleh BPJS Kesehatan harus refund.
“Ini saya sudah sampaikan ketika rapat dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Termasuk, aspirasi dari rumah sakit di Gresik. Kita tak sedang mencari kesalahan BPJS Kesehatan. Intinya. harus ada toleransi. Jika sudah dibayar, jangn disuruh refund. Kalau memang ada kelemahan, kedepan kita perbaiki. Kalau rumah sakit disuruh refund, sangat kasihan. Tak bisa menyembuhkan masyarakat,” ungkap ning Lia.