PMII Jatim Tolak Revisi UU TNI: Kebangkitan Dwifungsi Militer Jadi Ancaman Demokrasi

Ia juga memperingatkan eskalasi pelanggaran HAM jika revisi disahkan. 

“Keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembahasan UU ini harus diutamakan. Jangan sampai Indonesia kembali ke rezim otoriter,” serunya.

PMII Jatim mendesak DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan tertutup serta melibatkan masyarakat dalam proses revisi. 

“Kami akan bergerak bersama elemen sipil lain untuk menolak revisi yang merusak demokrasi ini,” pungkas Baijuri.