Terhambat LSD, DPRD Gresik Dorong 2 Opsi Penyesuaian Perda RTRW 2026–2046

Rapat Paripurna DPRD Gresik.
Sumber :
  • Tofan Bram Kumara

Gresik, VIVA Jatim – Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2026–2046 di Kabupaten Gresik masih menemui kendala, terutama menyangkut penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Terjadi tumpang tindih regulasi.

Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan, bertubrukannya Perda RTRW dengan LSD itu membuat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBB) terhambat, termasuk yang diajukan oleh investor dan pengembang perumahan.

"Terkait RTRW ini, perda sudah disahkan. Namun, status LSD atau Lahan Sawah yang Dilindungi harus diubah terlebih dahulu di ATR/BPN. Akibatnya, pengurusan sampai saat ini masih mandek," kata Mujid saat forum sosialisasi Perda RTRW 2026-2046 di Ruang Mandala Bhakti Praja Pemkab Gresik, Rabu lalu dikutip Minggu, 22 November 2026.

Secara rinci Mujid menjelaskan, kendati payung hukum Perda RTRW telah resmi diketok dan memploting sejumlah titik sebagai zona industri maupun permukiman, realisasinya di lapangan tetap tersandera oleh aturan penetapan LSD yang terbit lebih dulu.

Dalam Perda RTRW, lanjut dia, sejumlah wilayah sudah masuk kawasan industri, terutama kawasan perumahan dan permukiman. Tetapi SK Bupati tahun 2023 lebih dahulu menetapkan LSD.

"Kendalanya masih menunggu perubahan tersebut, sehingga investor dan pengusaha masih stagnan. Pengurusan PBG ini yang menjadi kendala kita,” ungkap Mujid.

​Ia juga menerangkan bahwa kewenangan mutlak untuk merevisi status LSD berada di tingkat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pusat. Oleh sebab itu, pihak DPRD Gresik berkomitmen memperketat fungsi pengawasan agar pemanfaatan ruang di daerah benar-benar selaras dengan ketentuan yang berlaku. ​

Sebagai jalan keluar, Mujid memaparkan dua skema penyelesaian yang bisa ditempuh. Pertama, menunggu langkah sinkronisasi dari Kementerian ATR/BPN pusat untuk menyesuaikan status LSD dengan Perda RTRW Gresik.

Opsi kedua, kata Mujid, akni secara aktif mengusulkan perubahan status LSD menjadi zona industri merujuk pada peruntukan dalam perda. ​

“Namun, proses perubahan itu tetap harus dilakukan oleh ATR/BPN pusat. Peruntukan lahan ini juga harus jelas dan tegas. Salah satu fungsi kita adalah pengawasan, dan ini yang nanti akan kita lakukan,” tandasnya. ​