Abai Masalah Rakyat, Aktivis Gepal Gresik Tuntut DPRD dan Dinas Pendidikan

Gresik, VIVA Jatim – Puluhan aktivis Gerakan Penolak Lupa (Gepal) Gresik melakukan aksi di dua titik, yakni di Kantor Dinas Pendidikan (Dindik) dan Gedung DPRD Gresik, Selasa, 19 September 2022 dengan membawa tuntutan yakni Pendidikan dan masih tingginya angka pengangguran.

Dalam aksinya di kantor Dindik Gresik, Gepal menuntut agar Dinas Pendidikan (Dindik) Gresik menghapus jual beli buku, jual beli seragam dan tarikan lainnya di sekolah. Sedangkan di kantor DPRD Gresik, aktivis menuntut agar anggota dewan memperhatikan kesejahteraan rakyat di Gresik.

Koordinator Gepal Udin mengatakan untuk masalah pendidikan di Kota Gresik masih tergolong pendidikan termahal di Jawa Timur. Di mana di Gresik masih ada sistem jual beli buku, jual beli seragam, bahkan juga tarikan-tarikan iuran yang mengatas namakan infaq.

"Sebenarnya sudah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan dari dulu, tapi surat edaran tidak disebarkan oleh sekolahan, sehingga pihak sekolah tetap melaksanakan tarikan tersebut. Tuntutan kami agar semua ini dihentikan," katanya di depan kantor Dinas Pendidikan.

Kemudian lanjutnya, bahkan komite sekolah yang awalnya dibentuknya itu untuk sebagai penyambung dari wali murid, faktanya komite ini kepanjangan tangan dari sekolahan.

"Sehingga komite hari ini melindungi sekolahan, bahkan menjadi tangan panjang sekolahan lewat tarikan-tarikan tersebut," jelas Udin.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Gresik, S Heriyanto yang menemui para pendemo memberikan keterangan dengan membacakan beberapa poin dari surat instruksi lama Dinas Pendidikan sudah sudah diedarkan ke pihak sekolah SD/SMP Negeri se Gresik.

"Saya bacakan kembali surat instruksi lama yang sudah diedarkan ke kepala sekolah, seperti dilarang untuk melakukan pungutan Operasional dan biaya investasi. Kemudian mengembalikan fungsi dari komite sekolah sesuai Permendikbud No 75 tahun 2016," jelasnya.

Saat melakukan aksi di depan gedung DPRD Gresik, masa Gepal menuntut agar dewan tidak abai pada persoalan rakyat, seperti masalah pendidikan dan kesejahteraan rakyat dimana masih banyak yang tidak berkerja.

DPRD Kabupaten Gresik 2019-2024 gagal mensejahterakan rakyat, persoalannya masih banyak, seperti pendidikan yang sebenarnya persoalan tahunan dan kesejahteraan rakyat masih di abaikan dan angka kemiskinan cukup tinggi.

"Bisa dilihat dengan angka Pengangguran cukup tinggi, terus naik. Gresik ini kota industri, seharusnya masyarakatnya tidak boleh nganggur. Tapi faktanya warga Gresik tak ubahnya seperti anak ayam mati di lumbung padi. Dikelilingi industri tapi masih banyak pengangguran. Ini yang kami katakan dewan tidak layak untuk dipilih kembali," ungkap Udin.