Fraksi PKB Jatim Berikan Tiga Rekomendasi Atasi Bencana Alam

Selanjutnya, pihaknya meminta agar terjalin sinergitas antar stakeholder pemerintah. Seperti kebakaran yang terjadi di Kabupaten Trenggalek, harus ada gotong royong antar OPD. Karena selain BPBD yang bertanggung jawab untuk pemadaman api, ada perhutani yang mempunyai tanggung jawab yang sama.

"Karena Karena 50% lebih Trenggalek itu kawasan hutan miliknya perhutani. Makanya ini yang diminta ikut serta dalam penanggulangan bencana ini," ujarnya. 

"Kita juga merekomendasikan sinergitas itu tidak boleh ada ego sektoral, harus semuanya bergotong-royong," lanjutnya. 

Pun demikian dengan kekeringan yang melanda di sebagian wilayah di Jatim. Sikap saling membantu juga harus dilakukan oleh PDAM untuk menyalurkan airnya. Bekerjasama dengan opd lain yang mempunyai kekuatan untuk menyalurkan. 

"Sekarang ini terjadi di Kabupaten Jember atau di daerah-daerah lain yang mengalami kekeringan. Ini memang seperti BUMN, PDAM bergotong-royong, semua OPD, yang namanya dalam kondisi darurat harus bergotong-royong untuk mensuplai air dan lain-lainnya. Kalau ada istilahnya membeli air untuk mengurangi kekeringan atau memadamkan kebakaran itu namanya bukan bersinergi dengan OPD lain, tetapi itu namanya by project, membeli kan!" tutur anggota Komisi E DPRD Jatim ini. 

Selain itu, yang juga menjadi rekomendasi pihaknya yakni soal anggaran untuk tim relawan yang berada di bawah juga harus ditambah. Ia mengungkapkan, saat mendengar keluhan dari BPBD Trenggalek, para relawan diberikan upah Rp. 100 ribu setiap kali bencana melanda. Hal itu menurutnya tidak pantas karena selain berada di ujung tombak penanganan, mereka juga mempunyai resiko yang tinggi. 

"Lah di ujung tombak ini harus diperhatikan. Mereka juga mempunyai keluarga meski mereka disebut dengan relawan. Biar ada semangat lah dari kita untuk menangani, menyelamatkan korban, menyelamatkan sumber daya alam yang ada tempat kita," pungkas politisi asal Jember tersebut.