Tolak Tambang Emas Trenggalek, Warga Sambat ke Menteri Hadi Tjahjanto

Jatim – Aksi penolakan warga terhadap proyek tambang emas di Kabupaten Trenggalek berlanjut. Karena belum mendapatkan hasil, Aliansi Rakyat Trenggalek lantas mendatangi kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta. Di hadapan Menteri ATR Hadi Tjahjanto, mereka menyampaikan tuntutan agar tambang emas Trenggalek dihentikan.

Juru bicara Aliansi Rakyat Trenggalek Trigus Dodik Susilo menjelaskan, warga yang menggeruduk Kementerian ATR sebanyak 39 orang, terdiri dari warga Trenggalek sebanyak 36 orang dan tiga warga Banyuwangi yang juga mendukung penolakan tambang emas Trenggalek. ada juga perwakilan dari organisasi lokal dan nasional.

"Yang nasional ada Muhammadiyah, GP Ansor Trenggalek. Lalu Pemuda Muhammadiyah dan Pemuda Gereja, itu untuk peserta yang datang ke sini (Jakarta),” kata Trigus dikonfirmasi pada Selasa, 25 Oktober 2022.

Di Kementerian ATR, Trigus mengaku warga ditemui langsung oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto. Sayang, Trigus ogah menjelaskan hasil audiensi yang terjadi antara warga dengan Hadi yang mantan Panglima TNI itu. Namun, intinya warga menyampaikan menolak tambang emas Trenggalek.

"[Kami akan terus menolak] Sampai izin IUP OP-nya dicabut. Dan ini merupakan langkah awal dari kita dan kita harus memiliki napas panjang untuk membuat gerakan penolakan tambang,” kata Trigus.

Selain ke ATR/BPN, Trigus mengaku warga juga menyampaikan tuntutan ke kementerian lainnya. “Setelah dari ATR/BPN, kami ke Kementerian LH dan juga Dirjen Minerba ESDM yang kita datangi ke sana,” paparnya.

Untuk diketahui, polemik tambang emas Trenggalek bermula ketika terbit Surat Keputusan (SK) Bupati Trenggalek nomor 702/2005. SK tersebut terkait izin konsesi eksplorasi pertambangan seluas 17.586 hektare kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN).

Pada 2007, Pemkab Trenggalek memberikan perpanjangan kuasa pertambangan wilayah eksplorasi ke PT SMN. Lahan tambang yang dikuasakan ke PT SMN semakin luas, yaitu 30.044 hektare, disebut-sebut memakan seperempat luas wilayah Kabupaten Trenggalek. Pada 2012, luas lahan pertambangan tersebut kemudian berkurang menjadi 29.969 hektare.

Pada 29 Februari 2016, Dinas ESDM Jawa Timur menerbitkan rekomendasi teknis penambahan jangka waktu IUP sesuai dokumen 545/605/119.2/2016. Rekomendasi itu ditindaklanjuti dengan keluarnya Keputusan Gubernur Jatim Nomor P2T/70/15.01.III/2016 tentang Perubahan Jangka Waktu IUP PT SMN, tertanggal 22 Maret 2016 dan berlaku hingga 2018. 

Kementerian ESDM juga mengeluarkan IUP Nomor P2T/57/15/02/VI/2019 kepada PT SMN yang berlaku sejak 24 Juni 2019 hingga 24 Juni 2029 dengan luas lahan eksploistasi 12.813 hektare. Namun, mengacu pada informasi yang dikabarkan VIVA pada 15 Maret 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jatim belum mengeluarkan IUP-OP yang diajukan SMN.

Alasannya, PT SMN belum memenuhi persyaratan yang wajib dilaksanakan. “Pihak perusahaan belum melakukan kewajibannya, jadi belum berhak melakukan operasional tambang,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat itu, Aris Mukiyono.

Belum diperoleh informasi terbaru apakah kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT SMN sekarang sudah dibayarkan apa belum, dan apakah permohonan IUP-OP oleh PT SMN dikabulkan atau tidak oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.