Ganjar Beri Nilai 5 Penegakan Hukum di Era Jokowi, Nasdem: Berarti yang Bermasalah Mahfud MD

Jakarta, VIVA Jatim – Baru baru ini Ganjar Pranowo memberi poin 5 terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terkait hal itu Pelatih Tim Nasional Pemenangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Ahmad Ali, menanggapi penilaian tersebut.

Ia mengatakan bahwa permasalahan itu semua berada di bawah kuasa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam. 

"Kalau begitu yang bermasalah Menkopolhukam (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) Mahfud MD yang membawahi hukum. Apa yang dia kerjakan selama ini?" kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023.

Menurut Ali, poin 5 merupakan nilai yang buruk. Maka, dia berpendapat, upaya penegakan hukum pada era pemerintahan Presiden Jokowi itu secara tidak langsung mengkritik Mahfud MD yang juga merupakan cawapres pendamping Ganjar pada Pemilu Presiden 2024.

Bahkan, katanya, kritikan Ganjar itu menjadi lucu karena Ganjar dan PDI Perjuangan, selaku partai penguasa di pemerintahan Jokowi, memilih Mahfud MD yang merupakan "komandan" bidang politik, hukum, dan keamanan di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem itu juga mempertanyakan alasan Ganjar memberi nilai 5 terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia. Ali berpendapat bahwa tidak ada satu pun peristiwa hukum yang merugikan pasangan Ganjar-Mahfud sejauh ini.

"Pada sisi mana yang kemudian Ganjar merasa dirugikan oleh Pemerintah dalam kasus penanganan hukum? Apakah karena kasus Wadas atau hal lain?" tanya Ali.