Jokowi Minta Bawaslu Tak Hanya Mengawasi, Tapi Juga Mencegah

Jatim – Presiden Republik Indonesia, Ir H Joko Widodo meminta kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak hanya sebatas melakukan pengawasan saja. Melainkan juga melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran Pemilu di 2024 mendatang. 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Konsolidasi Nasional Bawaslu RI yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta pada Sabtu, 17 Desember 2022. 

Orang nomor satu di RI itu juga menekankan agar Bawaslu jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran dan menunggu pengaduan saja. Lebih dari itu, hendaknya Bawaslu melakukan pencegahan sedini mungkin adanya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. 

“Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga, jangan tunggu membesar,” kata Presiden Jokowi seperti dilansir dari Viva Politik, Ahad, 18 Desember 2022. 

Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan pemilu, menurut Jokowi tidak cukup berhenti pada level pengawasan teknis pelaksanaan tahapan pemilu. Hal yang jauh lebih penting adalah Bawaslu juga harus memiliki indeks kerawanan pemilu. 

Presden pun mengapresiasi rencana baik Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja yang bertekad untuk meningkatkan pengawasan terkait pemilu di media sosial. Sebab menurutnya media sosial kerap menjadi ajang menyebarkan isu atau memanas-manasi masyarakat. 

“Saya setuju sekali tadi Pak Ketua Bawaslu menyampaikan itu. Di dalam dunia nyata enggak ada apa-apa, ini dari mana kok rebut isu ini, medsos pasti enggak ada yang lain,” lanjutnya. 

Agar bisa melakukan pengawasan, Jokowi memberikan saran agar Bawaslu terlebih dahulu memetakkan segala potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu 2024. 

“Harus dipetakkan. Pusat memetakkan, provinsi memetakkan, kabupaten/kota memetakkan, di kecamatan memetakan. Semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang lewat,” terang Jokowi. 

Melalui perencanaan yang matang, tentu Bawaslu akan memiliki langkah antisipatif sebelum segala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kerja-kerja Bawaslu yang ditekankan Jokowi juga harus dimulai jauh sebelum terjadinya masalah, yakni dengan pencegahan. 

“Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” pintanya. 

Salah satu potensi pelanggaran pemilu yang kerap memicu perpecahan adalah adanya politik identitas. Dimana para pemilik kepentingan mempolitisasi agama, dengan menggunakan politik SARA dan hoaks. Untuk itu Presiden Jokowi mengingatkan agar Bawaslu lebih hati-hati mengenai hal tersebut. 

“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memcah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” bebernya. 

Jokowi meyakini, dengan melibatkan partisipasi masyarakat akan memudahkan tugas Bawaslu mencegah terjadinya politisasi agama tersebut. Masyarakat, lanjut Jokowi, perlu dibekali pendidikan politik dan literasi politil. Kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

“Partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu. Partisipasi masyarakat ini salah satuunya penting dalam mengatasi praktik politik uang. Ini hati-hati, banyak kejadian mengenai hal ini. Politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap pemilu, pasti ada,” tutupnya.