Nasdem: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden, Jangan Asal Bunyi!
- Istimewa
Jatim – Partai Nasdem akhirnya menanggapi manuver elit Politik PDI Perjuangan, Djarot Syaiful Hidayat yang meminta dua menteri Kabinet Indonesia Maju dicopot dari jabatannya. Kedua menteri itu adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani mengatakan bahwa reshuffle menteri adalah hak prerogatif Presiden. Karena itu ia meminta Djarot agar tidak asal bunyi, atau memberikan tanggapan yang justru bukan ranahnya.
“Rushuffle hak prerogatif Presiden. Sebaiknya Saiful Djarot jangan asal bunyi!,” kata Irma dalam keterangannya, Sabtu 24 Desember 2022, dikutip dari VIVA.
Ia pun menepis anggapan Djarot yang menuding dua menteri kader Nasdem itu memiliki kinerja yang merosot. Justru menurut Irma, baik Syahrul maupun Siti Nurbaya adalah menteri yang punya prestasi. Ia lantas mencontohkan selama Siti Nurbaya menjabat sebagai Menteri LKH, jarang terjadi kebakaran hutan.
“Bahkan bisa dikatakan hutan kita aman dan udara kita bebas dari kabut asap. Belum lagi penanaman mangrove yang massif dilakukan dalam rangka menjaga abrasi laut,” tambahnya.
Irma juga tak segan-segan untuk menyebut bahwa Siti Nurbaya mampu membagi program dengan baik di antara hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat. Siti Nurbaya juga menurut Irma sudah membagi dengan jelas keberadaan hutang lindung. Sanksi yang tegas juga selalu diberikan Irma kepada siapa saja yang melanggar aturan pemerintah.
“Memang ada Menhut yang kinerjanya sebaik beliau selama ini? Di tangan Siti Nurbaya, pengelolaan lebih banyak untuk kemashlahatan rakyat. Jadi Saiful Djarot sebaiknya tidak asal bunyi!,” tegas Irma.
