Top! Pemkab Mojokerto Raih WTP 11 Kali Berturut-turut, tapi Ada Catatan
- M Lutfi Hermansyah/Viva Jatim
Mojokerto, VIVA Jatim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Predikat itu diberikan BPK setelah menyelesaikan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024. Capaian ini diraih Pemkab Mojokerto untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut.
Penghargaan atas LKPD Tahun Anggaran 2024 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin kepada Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, pada Jumat, 2 Mei 2025.
Penyerahan penghargaan turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh, Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko, Inspektur Poedji Widodo, dan Kepala BPKAD M Iwan Abdillah.
Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin mengatakan, meski meraih WTP, BPK tetap memberikan catatan terhadap LKPD) Pemkab Mojokerto tahun anggaran 2024.
Di antaranya, kekurangan penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah, serta kekurangan dalam volume dan spesifikasi teknis yang berpotensi menyebabkan kelebihan pembayaran.
Selain itu, pengelolaan aset belum tertib dan terdapat kesalahan penganggaran dalam belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal yang perlu mendapat perhatian lebih.
Yuan juga mencatat adanya isu dalam pengelolaan belanja jasa kesehatan dan dana BOSP yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian ditemukan tantangan dalam inventarisasi aset properti investasi, penggunaan dana transfer pemerintah dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang tidak mencukupi untuk kewajiban jangka pendek non-BLUD.
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah juga dinilai belum memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Meski memperoleh opini WTP, kami minta pemerintah daerah untuk tetap serius menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP," kata Yuan.
Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra berkomitmen untuk menjadikan setiap temuan dan rekomendasi yang diberikan BPK sebagai bahan evaluasi penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal.
Ia mengatakan akan melakukan koordinasi intensif dengan seluruh OPD terkait pelaksanaan rencana aksi dan memperkuat sistem pengawasan internal.
"Selama ini kami siap untuk mengikuti segala pedoman serta aturan agar dapat menyiapkan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik, akuntabel, terukur, dan terarah di masa yang akan datang," ujar Gus Bupati.
