Khofifah Minta Bupati Magetan Kawal Tiga Program Prioritas Nasional
- Pemprov Jatim
Surabaya, VIVA Jatim-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta kepada Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti dan Wakil Bupati Magetan Suyatni Priasmoro agar mengawal tiga program prioritas nasional. Tiga program tersebut yaitu sekolah rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan koperasi merah putih.
Khofifah melantik Nanik dan Suyatni sebagai bupati dan wakil bupati Magetan hasil Pilkada Serentak 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat, 23 Mei 2025. Pelantikan baru dilaksanakan karena harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) beberapa waktu lalu.
"Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Magetan setelah melalui proses demokrasi yang cukup panjang. Ada gugatan MK dan adanya pemungutan suara ulang. Kita sampaikan selamat pada Bupati dan Wakil Bupati Magetan yang hari ini dilantik," ujar Khofifah.
Dalam kesempatan ini, Khofifah kepada Bupati dan Wakil Bupati Magetan agar mengawal program MBG, Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih.
"Koperasi merah putih mohon dicek musdesnya dan sosialisasinya. Dipastikan sudah tersertifikasi ataukah belum karena nanti juga melibatkan notaris," ujarnya.
Kemudian ia juga meminta mengecek kesiapan Magetan menyelenggarakan sekolah rakyat. Seperti ketersediaan lahan untuk gedung sekolah.
“Lahan sudah dilaporkan ke Mensos dan Kementerian PU," katanya.
Khofifah juga menekankan tentang pelaksanaan MBG. Sesuai surat surat edaran dari kementerian dalam negeri agar daerah-daerah diharapkan menyiapkan lahan untuk dibangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG yang digulirkan pemerintah.
"Banyak hal segera diadaptasi dengan berbagai kebijakan pusat yang harus diikuti Kabupaten/Kota," tuturnya.
Khofifah juga berpesan untuk segera bergerak cepat agar pemerintahannya berjalan cepat. Terutama karena pelantikannya dilakukan ketika tahun anggaran sudah berjalan, dan RPJMD sudah mulai dibahas.
“Jadi memang harus sedikit berlari. Karena saat ini RPJMD nya sudah mulai dibahas. Mohon dipastikan bahwa program kampanye bisa masuk dalam naskah RPJMD,” tegas Khofifah.
Lebih lanjut, PKK dan Dekranasda juga harus tersambung dengan tiga program pemerintah pusat. Utamanya program penurunan stunting. Menurut Khofifah, Jatim paling rendah nomor dua setelah Bali angka stuntingnya.
