Belajar dari Tragedi KMP Tunu, DPR RI Minta Perkuat KPLP dan Zero ODOL
- Istimewa
Data Muatan dan Stabilitas Kapal
Menurut Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI ini, data muatan truk harus akurat berdasarkan penimbangan di jembatan timbang. Namun, ia menyayangkan bahwa data berat muatan seringkali tidak diberikan kepada operator kapal penyeberangan karena banyak jembatan timbang yang belum aktif atau bahkan tidak difungsikan di terminal penyeberangan.
"Kapal memiliki keterbatasan daya apung untuk menahan berat muatan, terutama truk tronton dan truk besar, apalagi jika muatannya ODOL," jelas BHS.
Kondisi ini dapat mengakibatkan kehabisan daya apung (displacement kapal) atau bahkan instabilitas negatif akibat beban yang terlalu berat di atas truk, yang dapat menyebabkan kapal terbalik.
"Ini sering terjadi di lintasan Ketapang-Gilimanuk, khususnya pada kapal-kapal yang beroperasi di dermaga LCM yang memang mengangkut muatan berat. Lima kapal sebelumnya juga tenggelam di sekitar dermaga LCM," ungkapnya.
Sebagai anggota Dewan Pakar DPP Gerindra, BHS juga khawatir insiden ini akan mencoreng citra pariwisata Bali jika sarana transportasi pendukung dianggap tidak aman. Ia kembali menegaskan pentingnya Zero ODOL dan fungsionalisasi jembatan timbang di sekitar pelabuhan penyeberangan.
Apresiasi dan Peningkatan Kualitas Penyelamatan
BHS mengapresiasi kinerja KPLP dan Basarnas yang tiba di lokasi kejadian masing-masing dalam waktu kurang dari 20 menit dan beberapa menit setelah KPLP.
"Namun, sangat disayangkan bahwa sebagian besar penumpang justru diselamatkan oleh nelayan. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia di KPLP dan Basarnas," tegasnya.
Ia berharap semua instansi pengamanan dan penyelamatan, termasuk KPLP, Basarnas, Bakamla, dan Polair, dapat bekerja sama secara maksimal untuk menemukan korban-korban kapal.
Pemerintah juga didesak untuk menyiapkan ruang tunggu crisis management center yang menyediakan informasi 24 jam bagi korban dan keluarga, serta ruang medis dan ruang psikologi untuk pendampingan trauma healing.
BHS menutup dengan harapan agar Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) segera melakukan penyidikan dan penyelidikan menyeluruh untuk mencegah terulangnya kecelakaan serupa.
Sebagai informasi, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan memuat penuh 8 tronton (sebagian bermuatan semen dan barang berat), 3 truk besar, 3 truk sedang, 4 pick-up berisi barang, 4 kendaraan kecil, dan sejumlah sepeda motor.
