Belajar dari Tragedi KMP Tunu, DPR RI Minta Perkuat KPLP dan Zero ODOL

Oleh karena itu, BHS meminta agar di lintasan Ketapang-Gilimanuk diterapkan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load). Hal ini sangat krusial mengingat saat ini adalah musim gelombang laut dan cuaca buruk.

"Saat kecelakaan KMP Tunu terjadi, kondisi kendaraan di waktu puncak muatan dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi adalah dari jam 21.00 sampai pukul 02.00. Pada jam-jam inilah semua komponen keselamatan dan keamanan harus siap siaga di lokasi," tegas BHS.

Ia menekankan bahwa komponen penyelamat harus siap di waktu puncak, dengan respon waktu yang terukur dan tidak boleh lebih dari 15 menit.

"Sangat berbahaya di lautan dengan arus kuat seperti di lintasan Ketapang-Gilimanuk jika respon lambat, penumpang bisa terpencar dan tidak terdeteksi. Pangkalan KPLP dan Basarnas harus dekat dengan kepadatan lalu lintas angkutan laut atau penyeberangan ini," tambahnya.

Data Muatan dan Stabilitas Kapal

Menurut Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI ini, data muatan truk harus akurat berdasarkan penimbangan di jembatan timbang. Namun, ia menyayangkan bahwa data berat muatan seringkali tidak diberikan kepada operator kapal penyeberangan karena banyak jembatan timbang yang belum aktif atau bahkan tidak difungsikan di terminal penyeberangan.

"Kapal memiliki keterbatasan daya apung untuk menahan berat muatan, terutama truk tronton dan truk besar, apalagi jika muatannya ODOL," jelas BHS.

Halaman Selanjutnya

Kondisi ini dapat mengakibatkan kehabisan daya apung (displacement kapal) atau bahkan instabilitas negatif akibat beban yang terlalu berat di atas truk, yang dapat menyebabkan kapal terbalik.