Melalui Jatim Puspa Hingga PKH-Plus, Gubernur Jatim Terus Lawan Kemiskinan
- Viva Jatim/Nur Faishal
Jatim – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mempunyai program unggulan dalam menangani masalah kemiskinan ekstrem.
Sebagaimana yang telah berjalan selama ini, Gubernur Khofifah telah melakukan berbagai langkah seperti program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu), berbagai program bantuan sosial, serta program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA).
Tidak hanya itu, Pemprov Jatim sendiri telah memiliki best practice program yang selama ini telah berjalan. Seperti PKH-Plus dengan sasaran masyarakat Jatim berusia 70 tahun atau lebih dalam program PKH.
Selain itu, Gubernur juga meminta kepada Bupati atau Walikota untuk terus blusukan. Termasuk juga PMD Jatim serta Bakorwil untuk mengecek kemiskinan ekstrem.
“Kami juga terus meminta Bupati/Walikota untuk terus blusukan mengecek di wilayahnya masing-masing mana yang masih ada kemiskinan ekstrem. Kami juga meminta Kepala Dinas PMD Jatim beserta Kepala Bakorwil untuk ikut menyisir wilayah-wilayah mana yang masih ada kemiskinan ekstrem,” katanya.
Selain program tersebut untuk memajukan masyarakat Jawa Timur dan keluar dari lingkaran kemiskinan, hal itu juga sebagai dukungan dan kesiapannya melaksanakan arahan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 di Sentul International Convention Center, Bogor, Selasa 17 Januari 2023.
Usai rakor yang juga dihadiri langsung oleh seluruh jajaran kepala daerah se-Indonesia serta jajaran Kapolda, Pangdam, Kajati, Kapolres, Dandim, Kajari, sampai dengan Ketua DPRD serta BPS baik tingkat provinsi maupun kab/kota, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa dirinya siap fokus melakukan langkah penanganan berbagai masalah yang menjadi arahan Presiden Jokowi.
Tidak hanya masalah kemiskinan ekstrem, Gubernur Khofifah juga siap mengatur masalah inflasi, stunting, investasi, birokrasi berdampak, APBD, TKDN, stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, sampai dengan soal kebebasan beragama dan beribadah.
“Kami bersama seluruh jajaran Forkopimda Jatim terus melakukan kolaborasi, koordinasi dan sinergi bersama untuk menjalankan arahan Bapak Presiden Jokowi dalam menangani berbagai permasalahan tersebut,” katanya.
