Pemkot Surabaya Minta Kelurahan Selektif Terima Pendatang Baru
- Mokhamad Dofir/Viva Jatim
Surabaya, VIVA Jatim – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta kelurahan dan kecamatan lebih selektif dalam menerima pendatang baru pasca libur Hari Raya Idulfitri 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 400.12.2/7333/436.7.11/2026 tentang Antisipasi dan Pengendalian Mobilisasi Penduduk Setelah Libur Hari Raya Idulfitri Tahun 2026/1447 H.
Surat edaran yang ditujukan kepada lurah dan camat se-Kota Surabaya itu ditandatangani Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Lilik Arijanto, pada 25 Maret 2026. Dalam SE tersebut, kelurahan diminta lebih teliti saat menerima permohonan pindah datang dari luar kota.
"Kelurahan dan Kecamatan agar lebih selektif dan teliti untuk menerima permohonan pindah datang dari luar kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku," bunyi surat edaran saat dilihat VIVA Jatim, Kamis, 26 Maret 2026.
Selain itu, lurah dan camat diminta melakukan verifikasi lapangan serta monitoring terhadap permohonan pindah datang. Jika ditemukan data yang tidak sesuai ketentuan, pendatang akan didata sebagai penduduk non-permanen.
Pada poin berikutnya, kelurahan dan kecamatan juga diminta menginstruksikan Ketua RT/RW untuk melakukan pendataan warga di wilayah masing-masing. Penduduk dengan KTP luar daerah wajib melapor sebagai penduduk non-permanen paling lambat 1x24 jam sejak kedatangan.
Pemkot Surabaya juga membuka layanan pengajuan secara mandiri maupun kolektif melalui Ketua RT di laman resmi https://klampid-disdukcapil.surabaya.go.id/
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turut mengimbau peran aktif RT/RW untuk memastikan setiap pendatang yang masuk ke Kota Surabaya memiliki identitas, tujuan, dan pekerjaan yang jelas.
Menurutnya, pendataan ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan administrasi kependudukan.
"Maka saya mohon kepada RT/RW, kalau ada yang masuk ke dalam Kota Surabaya, tolong dilihat, dipastikan, dia memiliki pekerjaan atau tidak, dan dipastikan bahwa KTP-nya harus lapor," ujar Eri.
Ia juga menegaskan bahwa pendatang yang tinggal di rumah indekos wajib melapor kepada RT/RW setempat. Langkah tersebut dilakukan agar mobilitas penduduk tetap terkontrol dan tidak memicu lonjakan urbanisasi di Kota Surabaya.
"Karena kan kalau kos tidak memiliki KTP Surabaya, tapi melaporkan dirinya. Dan ini harus dikuatkan oleh RT/RW agar Surabaya tidak penuh dengan urbanisasi," pungkasnya.