Pansus BUMD DPRD Jatim Temukan Banyak Permasalahan Aset

Sementara itu, untuk aset idle, perlu dilakukan percepatan monetisasi dengan target yang terukur. Pemanfaatannya bisa melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga atau konsolidasi antar-BUMD guna meningkatkan nilai ekonominya.

Baca Juga

Subsidi Transjatim Rp250 M per Tahun, Fraksi PKB Dorong Sumber Pendapatan Alternatif Lain

Adapun untuk aset yang dikuasai pihak lain, pemerintah diminta melakukan audit legal dan peninjauan ulang seluruh perjanjian kerja sama. Jika ditemukan ketidakseimbangan atau potensi kerugian daerah, maka perlu dilakukan renegosiasi atau bahkan pengambilalihan kembali sesuai ketentuan hukum.

“Penataan aset ini harus menjadi prioritas agar BUMD benar-benar mampu berkontribusi optimal bagi daerah, bukan justru menjadi beban,” pungkasnya.

Baca Juga

Kata Ketua Komisi E DPRD Jatim, Gaji PNS Lewat Koperasi Merah Putih Tidak Tepat