Penentu Calon Ketum PBNU selain Dukungan PWNU-PCNU

Bendera NU saat acara Harlah Nahdlatul Ulama.
Sumber :
  • Nurcholis Anhari Lubis/Viva.co.id

Jakarta, VIVA Jatim – Sejumlah nama telah muncul di bursa pencalonan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Tambakberas Jombang, 27-31 Agustus 2026. Mereka bahkan ada yang rajin sowan dan mencari dukungan dari PWNU-PCNU.

img_title Saat Hujan Deras Guyur Pembukaan Lomba Pramuka Penggalang di Jombang

Sejumlah nama yang telah muncul dalam bursa, antara lain, KH Abdussalam Shohib, KH Yusuf Chudlori, KH Abdul Ghaffar Rozin, KH Zulfa Mustofa, KH Abdul Hakim Mahfudz, dan petahana KH Yahya Cholil Staquf. Sementara KH Imam Jazuli, KH Nasaruddin Umar, dan KH Marzuki Mustamar juga disebut-sebut sebagai figur potensial meski tidak menyatakan pencalonan secara terbuka.

Wajar dukungan dari PWNU-PCNU digalang. Sebab, merekalah yang nantinya memiliik hak suara untuk memilih Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. Namun, pencalonan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan dukungan di tingkat wilayah dan cabang. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU serta sejumlah Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU yang berlaku juga menjadi faktor penting.

img_title Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim Sumardi Meninggal Dunia

Menurut Ketua LBM PWNU DKI Jakarta 2016-2024, KH Mukti Ali Qusyairi, dinamika pencalonan tersebut perlu dibaca tidak hanya dari perspektif politik dukungan, tetapi juga dari aturan organisasi yang mengatur persyaratan dan rangkap jabatan. Jika mengacu pada itu, maka sangat mungkin ada beberapa nama yang tak memenuhi syarat sebagai calon. 

Mukti Ali menjelaskan, sedikitnya terdapat tiga aspek regulasi yang berpotensi memengaruhi peta pencalonan dan ujian yang harus dilewati kandidat sebelum pemilihan di Muktamar. Pertama, terkait ketentuan penting terdapat dalam ART NU Pasal 51 mengenai rangkap jabatan. 

img_title Trans Jatim Mojokerto-Jombang Diharap, Hidayat DPRD Jatim: Bidik Potensi Wisata dan Pesantren

Pasal tersebut mengatur bahwa jabatan pengurus harian NU tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus harian partai politik maupun organisasi yang berafiliasi dengan partai politik. ART juga mendefinisikan jabatan politik yang mencakup Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, anggota DPR, DPD, serta DPRD.

Bila pasal ini jadi pegangan, kata Mukti Ali, maka otomatis jadi batu sandungan bagi KH. Nasaruddin Umar untuk maju sebagai calon Ketum PBNU. “Sebab beliau sampai saat ini adalah tokoh NU yang menjabat Menteri Agama RI,” katanya dalam keterangan diterima VIVA Jatim pada Senin, 24 Agustus 2026.

Halaman Selanjutnya
img_title