Serikat MEPS Temui Manajemen Pelindo, Soroti Dampak Transformasi terhadap Pekerja
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim-Aliansi Serikat Marine Equipment Port Service (MEPS) meminta manajemen PT Pelindo (Persero) memberikan kepastian kepada pekerja di tengah agenda transformasi, penataan peran, dan streamlining di lingkungan Pelindo Group.
Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan Aliansi Serikat MEPS dengan manajemen Pelindo di Surabaya. Aliansi tersebut terdiri dari SP PT Lamong Energi Indonesia (LEGI), SP Pelindo Marine Service (PMS), SP PT Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA), SP PT Pelindo Energi Logistik (PEL), serta SP PT Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS).
Pertemuan membahas rencana transformasi dan penataan organisasi Pelindo Group, termasuk pemetaan peran serta streamlining sejumlah entitas sebagai bagian dari upaya efisiensi dan penguatan struktur perusahaan.
Perwakilan Aliansi Serikat MEPS, Ichsan Vaqihadi, mengatakan serikat pekerja memahami transformasi dan penataan organisasi merupakan bagian dari dinamika perusahaan. Namun, proses tersebut dinilai perlu dilakukan secara terukur dan disertai kepastian bagi pekerja.
Menurut Ichsan, perubahan struktur organisasi dapat berdampak terhadap proses bisnis maupun posisi dan peran pekerja di sejumlah entitas Pelindo Group.
"Intinya kita itu minta kepastian aja sih. Nanti ke depannya itu seperti apa dan dampaknya itu seperti apa, dan intinya dari Pelindo juga komitmen terkait itu. Intinya tidak ada pengurangan secara kesejahteraan atau apa pun itu dalam diskusi tersebut," kata Ichsan.
Ichsan yang juga Ketua Serikat Pekerja PT Berkah Industri Mesin Angkat (SP BIMA) mengatakan agenda streamlining tersebut merupakan bagian dari arahan Danantara yang juga diikuti Pelindo.
Dalam proses penataan tersebut, sejumlah entitas di lingkungan Pelindo disebut akan mengalami perampingan. Karena itu, serikat pekerja meminta aspek ketenagakerjaan tetap menjadi perhatian dalam proses efisiensi.
Aliansi Serikat MEPS juga meminta setiap tahapan transformasi dikomunikasikan secara terbuka kepada pekerja. Hal itu dinilai penting agar perubahan organisasi tidak menimbulkan ketidakpastian di lingkungan kerja.
"Dalam pertemuan tersebut, serikat pekerja juga menyampaikan aspirasi agar setiap tahapan transformasi dilakukan secara transparan dan dikomunikasikan dengan pihak pekerja. Dengan demikian, perubahan organisasi tidak menimbulkan ketidakpastian di lingkungan kerja," ujarnya.