DPRD Jatim Minta Biro BUMD Pemprov Tak Sekadar Pelengkap

Anggota Fraksi PKB DPRD Jatim Ahmad Athoillah.
Sumber :
  • Istimewa

“Angka-angka ini menunjukkan persoalan yang sifatnya struktural. Biro BUMD dan BLUD baru harus bekerja dengan target dan tenggat yang jelas,” ujarnya.

img_title Baru 54 Persen Desa di Jatim Serius Tangani Stunting

Karena itu, pihaknya mendorong biro baru tersebut memiliki kewenangan yang lebih substantif, terutama dalam menilai capaian key performance indicator (KPI) dan menelaah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Menurut Gus Atho’, tanpa kewenangan tersebut, biro baru berisiko hanya menjadi koordinator administratif. Ia juga meminta Pemprov Jatim menyusun roadmap pembenahan BUMD yang dilengkapi KPI dan laporan kinerja secara triwulanan untuk setiap perusahaan.

img_title Klarifikasi NasDem Jatim Ihwal Fraksi Absen pada Rapat Paripurna Rancangan Perda APBD 2027

Laporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD sebagai bagian dari mekanisme pengawasan. Selain itu, proses seleksi direksi dan komisaris BUMD harus dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi. Pengelola yang tidak mampu memenuhi KPI perlu dievaluasi, sementara praktik rangkap jabatan dan penggunaan jabatan Plt dalam waktu berkepanjangan harus segera diakhiri.

“Kalau ada pengelola yang tidak memenuhi target, harus ada evaluasi. Jangan sampai jabatan hanya dipertahankan karena alasan administratif,” katanya.

img_title Belanja Modal APBD Jatim 2027 hanya 6,1 Persen, Deni Wicaksono Soroti Komposisi Anggaran

Gus Atho' juga meminta Pemprov Jatim menetapkan kriteria dan batas waktu yang jelas untuk menentukan apakah sebuah BUMD perlu direstrukturisasi, digabung, atau bahkan dilikuidasi. Untuk entitas dengan kinerja di bawah standar, audit investigatif dinilai perlu dilakukan agar persoalan dapat dipetakan secara objektif.

Sementara untuk BLUD, Gus Atho’ menilai mekanisme evaluasinya tidak bisa disamakan dengan BUMD karena memiliki karakter dan tujuan yang berbeda.

“BUMD dan BLUD memiliki karakter berbeda. Karena itu, harus ada tim dan instrumen evaluasi yang terpisah,” jelasnya.

Untuk BLUD, pihaknya mengusulkan indikator evaluasi antara lain pencapaian standar pelayanan minimal, waktu tunggu layanan, tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta kualitas laporan keuangan yang diaudit.

Menurutnya, fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD harus tetap berjalan beriringan dengan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

“Fleksibilitas keuangan BLUD bukan berarti bebas dari pengawasan. Justru semakin fleksibel, semakin kuat pula tuntutan transparansi dan akuntabilitasnya,” pungkas Gus Atho’.