Muhammadiyah Hormati Putusan MK Terkait Ijazah Wapres Gibran
- VIVA Jatim
Sidoarjo, VIVA Jatim – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk tunduk pada konstitusi dan seluruh produk hukum yang berlaku di Indonesia. Termasuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di sela peresmian Gedung Baru SD Muhammadiyah 1 dan 2 Taman Sidoarjo (SD Mumtaz), Sabtu, 10 Oktober 2026.
Menurutnya, sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah selalu berpegang pada Pancasila, falsafah negara, dan koridor hukum nasional.
"Muhammadiyah menghormati setiap keputusan pengadilan, termasuk dari Mahkamah Konstitusi. Semua pihak idealnya juga bersikap sama," kata Haedar.
Haedar menilai, jika masih ada pihak yang belum menerima putusan tersebut, konstitusi masih membuka ruang untuk menempuh jalur hukum selanjutnya.
"Bagi yang belum puas, silakan gunakan mekanisme hukum yang tersedia," ucapnya.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar pihak yang merasa diuntungkan oleh putusan tidak bersikap jumawa. Sebab, persoalan hukum di Indonesia sering kali tidak sederhana dan berkelindan dengan dinamika politik.
Haedar menekankan pentingnya sikap tenang, jernih, dan moderat dalam menyikapi isu tersebut. Jangan sampai seluruh energi kebangsaan habis hanya untuk satu perkara hukum.
"Kita semua, elite bangsa dan warga, perlu melakukan introspeksi menyeluruh. Apa yang salah, apa yang kurang, apa yang lemah dalam sistem kita, sehingga semua hal harus bermuara ke ranah hukum hingga ke MK," ujarnya.
Ia berharap polemik serupa tidak terus berulang. Masih banyak agenda besar bangsa yang membutuhkan perhatian dan kerja bersama.
Lebih jauh, Haedar juga menyoroti soal karakter kebangsaan. Menurutnya, kejujuran harus menjadi fondasi utama dalam meraih keberhasilan.
"Kesuksesan harus dicapai dengan cara yang jujur, bukan dengan menghalalkan segala cara," tegasnya.
Ia pun mendorong agar pembenahan sistem hukum dan politik terus dilakukan secara konsisten, sehingga keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu.
