Bekas Galian Pipa Gas Jalan Kartini Gresik Belum Diaspal, DPRD Desak Sanksi

Kondisi bekas galian pipa gas di Jalan Kartini Gresik.
Sumber :
  • Tofan Bram Kumara

Gresik, VIVA Jatim-Ketua DPRD Gresik M. Syahrul Munir mendesak pelaksana proyek pemasangan pipa gas segera memperbaiki bekas galian di sepanjang Jalan Kartini, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Sejumlah titik masih sebatas diurug menggunakan pasir dan batu (sirtu) tanpa pengaspalan ulang.

img_title Pemkab Gresik Bentuk Puspaga di 18 Kecamatan, Pemudah Akses Layanan Konsultasi Keluarga

Syahrul meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik memberikan sanksi hingga denda sesuai ketentuan apabila pelaksana proyek tidak memenuhi kewajiban memulihkan kondisi jalan seperti semula.

“Kami melihat masih ada sebagian bekas galian yang hanya diurug menggunakan sirtu tanpa pengaspalan. Kami meminta pelaksana proyek segera bertanggung jawab dan melakukan perbaikan secara menyeluruh. Jika tetap diabaikan, kami mendorong Pemkab Gresik menjatuhkan sanksi dan denda sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya, Senin, 26 Oktober 2026.

img_title Polisi Tangkap Jambret Spesialis Pengincar Perempuan Bertas Selempang di Gresik

Menurut Syahrul, perbaikan bekas galian perlu segera dituntaskan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan. Jalan Kartini merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan Gresik dengan Surabaya dan Lamongan.

Ia menegaskan, pemulihan jalan tidak cukup dilakukan dengan menutup lubang galian. Pelaksana proyek harus mengembalikan permukaan jalan sesuai kondisi sebelum pekerjaan dilakukan.

img_title Polisi Tangkap Pencuri Emas 26 Gram di Cerme Gresik, Ini Motifnya

“Perbaikan tidak cukup hanya dengan menutup lubang galian, tetapi juga harus mengembalikan permukaan jalan agar aman dan nyaman dilalui,” ujarnya.

Selain menyoroti galian pipa gas, Syahrul mengingatkan pelaksana proyek perbaikan jalan di Kabupaten Gresik agar menjaga kualitas pekerjaan di tengah musim hujan. Sejumlah proyek baru dapat dimulai pada Oktober setelah hasil evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2026 disahkan.

Dalam PAPBD 2026, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp77 miliar untuk perbaikan jalan poros desa. Syahrul meminta tambahan anggaran tersebut diimbangi dengan hasil pekerjaan yang berkualitas meski waktu pelaksanaan terbatas.

“Musim hujan merupakan berkah, tetapi juga menjadi tantangan bagi pembangunan daerah. Sejumlah proyek perbaikan jalan baru bisa dimulai pada Oktober setelah hasil evaluasi PAPBD 2026 turun. Karena itu, kami berharap kualitas pekerjaan tetap terjaga,” kata politisi PKB ini.

Syahrul memperkirakan curah hujan tinggi pada akhir tahun berpotensi menghambat pengerjaan proyek. Sementara itu, waktu efektif pengerjaan diperkirakan hanya tersedia hingga pertengahan Desember 2026.

Halaman Selanjutnya
img_title