BHS Kritik Penanganan Karhutla, Minta Kemenhut dan Perhutani Dievaluasi
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim-Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritik penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang mencapai hampir 20 ribu titik. Dia meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Perum Perhutani dievaluasi karena dinilai bertanggung jawab atas upaya perawatan dan perlindungan kawasan hutan, terutama saat musim kemarau panjang.
Menurut politisi yang akrab disapa BHS tersebut, kebakaran hutan menimbulkan kerugian besar, mulai dari gangguan kesehatan masyarakat, kematian satwa, kerusakan tumbuhan yang berpotensi menjadi bahan obat-obatan, hingga kerusakan rumah penduduk dan korban jiwa.
Dia menilai, ribuan titik kebakaran tersebut tidak bisa hanya dikaitkan dengan 32 pengusaha. Sebab, kebakaran juga terjadi di sejumlah kawasan hutan yang berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani.
BHS mengatakan, karhutla tidak hanya terjadi di Kalimantan dan Sumatera, tetapi juga di Pulau Jawa dan hampir seluruh pulau besar di Indonesia. Kondisi ini, menurutnya, menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan pemeliharaan hutan oleh instansi terkait.
"Kementerian Kehutanan dan Perhutani seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam melakukan perawatan hutan, terutama saat musim kemarau panjang," ujar BHS saat kegiatan reses di Kantor BMKG Jawa Timur, Surabaya, Rabu, 28 Oktober 2026.
Dia menilai, upaya pencegahan kebakaran perlu dilakukan sebelum vegetasi mengering. Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan antara lain penyiraman menggunakan pesawat pengebom air (water bombing), rekayasa hujan buatan, serta penerapan sistem sprinkler seperti yang digunakan di sejumlah negara.
BHS berpendapat, kawasan hutan tidak seharusnya dibiarkan terlalu lama tanpa pasokan air ketika musim kemarau berlangsung.
"Gelontoran air yang menghidupi hutan-hutan kita, selama hutan kita tidak tersiram air hujan, tidak boleh dibiarkan selama lebih dari 21 hari. Seharusnya dua instansi tersebut sudah melakukan penyiraman sebelum 21 hari, sehingga daun dan dahan tidak mengering," lanjutnya.
Menurut dia, vegetasi yang mengering lebih mudah terbakar akibat kondisi cuaca panas dan gesekan ranting. Karena itu, pemeliharaan kelembapan hutan dinilai penting untuk menekan risiko kebakaran.
BHS menjelaskan, Indonesia memiliki sekitar 125 juta hektare kawasan hutan tropis yang bergantung pada kondisi iklim dan curah hujan. Dia juga membandingkan pengelolaan hutan di Indonesia dengan sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
