Tagih 9 Janji Politik Mundjidah-Sumrambah, Demo Mahasiswa Jombang Ricuh

Demo mahasiswa kelompok Cipayung di depan pendopo Kabupaten Jombang
Sumber :
  • VIVA Jatim/M Lutfi Hermansyah

Jatim – Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di depan Pendopo Kantor Bupati Jombang, Senin, 20 Maret 2023. Aksi saling dorong dan kontak fisik terjadi akibat massa memaksa masuk ke dalam lingkungan Pendopo. Sementara polisi melarang mereka masuk.

Ludahi Wajah Pendamping PKH dan Tantang Berkelahi, Kades di Tuban Dipolisikan

Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dalam Cipuyung Plus ini menyuarakan kritik kepemimpinan Bupati Mundjidah Wahab bersama wakilnya, Sumrambah. Mahasiswa yang terdiri dari PMII, HMI, dan GMNI ini menilai selama 4 tahun Mundjidah-Sumrambah tak bisa merealisasikan 9 janji politiknya saat kampanye.

Selain itu, mahasiswa juga mengaku tak pernah dilibatkan dalam sektor apapun termasuk pembangunan Kabupaten Jombang. 

Mengenal Buku ‘Zero Waste ala Si Besut’; Produk KBA Kaliwungu Jombang tentang Kelola Sampah

"Kita tidak pernah dilibatkan dalam sektor pembangunan daerah, oleh sebab itu kami terpaksa turun ke jalan," kata ketua PC PMII Jombang Rizal Abdillah.

Pantauan di lokasi, para mahasiswa tersebut membentangkan spanduk dengan berbagai macam tulisan, seperti 'Jombang Medot Janji'.

Mengenal Si Besut, Program Pengolahan Sampah di Kaliwungu yang Dapat Banyak Penghargaan

Aksi saling dorong terjadi ketika para mahasiswa mendesak agar pemerintah mau menemui massa sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja mereka, namun justru tak ada yang mau menemui. 

Petugas yang berjaga di pintu gerbang mencoba menghalau massa. Aksi saling dorong dan saling pukul pun tak terhindarkan.

"Memang sempat ricuh, tapi alhamdulillah aman tidak ada mahasiswa yang terluka," sambung Ketua DPC GMNI Jombang, Kelvin Arisudin.

Sedikitnya ada 3 tuntutan yang ditujukan kepada Bupati Jombang Munjidah Wahab dan Wakil Bupati Sumrambah. Pertama, mendorong Pemkab Jombang untuk transparansi terkait keterbukaan informasi publik berdasarkan Perpres No 29 tahun 2014 dan Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik.

Kedua, mendorong Pemkab Jombang untuk selalu melibatkan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan untuk memberikan saran dan masukan dalam setiap forum pemerintah kabupaten Jombang.

Ketiga, menuntut Bupati dan Wakil Bupati Jombang untuk merealisasikan sembilan janji politiknya.

Asisten 1 Pemkab Jombang Purwanto dan juga Kepala Bapeda Jombang Danang Praptoko menemui para mahasiswa dan meminta permohonan maaf lantaran Bupati Munjidah tidak bisa menemui para aksi demonstran secara langsung.

"Kami menyampaikan permintaan maaf dari bupati Jombang karena tidak bisa menerima aspirasi mahasiswa secara langsung. Akan tetapi semua usulan dan aspirasi kami siap menampung," jelas Danang. 

Ia memberikan tawaran kepada para demonstran untuk melakukan konsolidasi di internal masing-masing yang nantinya akan difasilitasi oleh pihak Pemkab Jombang. 

"Kami tawarkan untuk konsolidasi internal kalian kemudian kami akan memfasilitasi, hanya itu yang bisa saya sampaikan,” ujarnya.

Ia berharap di akhir jabatan Munjidah-Sumrambah bisa memenuhi semua janji politiknya serta dapat melayani masyarakat dengan baik.

“Semoga di tahun terakhir jabatan bupati ini bisa memenuhi janji-janji politik dan permintaan anda sekalian," pungkasnya.