TPPO Modus Kirim Mahasiswa Magang ke Jepang Digagalkan Bareskrim Polri

Gedung Bareskrim Polri.
Sumber :
  • Viva.co.id

Jakarta, VIVA Jatim – Pakai modus kirim mahasiswa magang di salah satu Politeknik Sumatera Barat ke Jepang, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhasil digagalkan Tim Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. 

img_title PNIB: Rakyat Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Terima Kasih Mahasiswa-Aktivis

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan, pengungkapan ini diawali adanya laporan dari korban ZA dan FY kepada pihak KBRI Tokyo, Jepang.

Menurut dia, korban bersama sembilan orang mahasiswa lainnya dikirim oleh politeknik untuk melaksanakan magang di perusahaan Jepang, namun korban dipekerjakan sebagai buruh.

img_title Ubaya Beri Beasiswa kepada 4.067 Mahasiswa saat Peringatan Sumpah Pemuda

"Pengungkapan adalah TPPO modus program magang ke luar negeri yang mengakibatkan korban sebagai mahasiswa mengalami eksploitasi," kata Djuhandhani dikutip dari VIVA, Rabu, 28 Juni 2023.

Menurut dia, korban awalnya tertarik untuk kuliah di politeknik ini karena tersangka G selaku Direktur Politeknik periode 2018-2022, menjabarkan keunggulan dari politeknik tersebut, diantaranya berupa program magang ke Jepang untuk beberapa jurusan yaitu teknologi pangan, tata air pertanian, mesin pertanian, holtikultura, dan perkebunan.

img_title Kedai Kopi dengan Sentuhan Estetika Jepang Buka di Pakuwon Mall Surabaya

"Sekira tahun 2019, korban mendaftar mengikuti program magang di Jepang selama satu tahun, mengikuti seleksi di program studi dan seleksi tingkat kampus atau akademik, dengan hasil seleksi bahwa korban lulus untuk mengikuti program magang di Jepang yang diputuskan oleh EH sebagai direktur pada salah satu politeknik periode 2018-2022," jelas dia.

Ternyata, kata Djuhandani, mereka selama satu tahun bukan malah seperti magang tapi bekerja layaknya buruh. Pertama, mereka bekerja selama 14 jam dari jam 08.00 sampai 22.00 waktu setempat selama 7 hari dalam seminggu tanpa ada libur. Bahkan, istirahat cuma 10-15 menit untuk makan dan tidak diizinkan beribadah.

"Di mana dalam aturan Pasal 19 Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020, bahwa untuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa jamnya harusnya 170 menit perminggu per semester," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, para korban mendapatkan upah sebesar 50.000 yen atau setara dengan Rp 5 juta per bulan. Akan tetapi, kata Djuhandani, para korban harus memberikan dana kontribusi ke kampus sebesar 17.500 yen atau setara Rp 2 juta per bulan.

Selain itu, Djuhandani mengungkap fakta lain dalam proses penyidikan bahwa 10 korban diberangkatkan ke Jepang menggunakan visa pelajar yang berlaku selama satu tahun. Namun, katanya, pihak perusahaan malah memperpanjang visa mereka sebagai visa kerja selama enam bulan.

Halaman Selanjutnya
img_title